PARIMO, KABAR SULTENG – Diduga kuat bocor sebelum dimulai, operasi penertiban tambang emas liar di Desa Karya Mandiri, Kecakatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, dituding hanya membuang anggaran negara.
Operasi tersebut disinyalir sengaja digagalkan oleh oknum terduga pembocor informasi dari internal Satgas.
Ketua Markas Cabang LMP Parimo, Fadli Arifin Azis, mengendus kejanggalan hebat. Saat tim gabungan menyisir lokasi, tak menemukan aktivitas penambangan menggunakan alat berat.
Sementara di lokasi itu, ditemukan talang-talang penangkap emas yang dalam penggunaannya membutuhkan ekskavator.
Wilayah tersebut dikenal sebagai pusat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yang sangat masif.
Baca Juga: Diperiksa Polda Sulteng, Syamsu ‘Buka-Bukaan’ Soal Peran PPK Lama
“Ini aneh. Sebelumnya ramai aktivitas, tapi saat operasi justru kosong,” ketus Fadli.
LMP menduga kuat para cukong dan pelaku tambang telah mengantongi jadwal razia. Alhasil, mereka punya cukup waktu untuk menyapu bersih jejak di lapangan sebelum Satgas menginjakkan kaki.
Meroketnya kecurigaan ini membuat Fadli mendesak Bupati Parimo segera turun tangan.
Ia menuntut dilakukan investigasi menyeluruh dan independen untuk mengusut tuntas skandal kebocoran informasi ini.
Bagi LMP, jika terbukti ada oknum aparat atau Satgas yang bermain mata dan menjadi pembocor, tindakan tersebut adalah sebuah kejahatan serius.
Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kepala daerah.
“Kalau ada yang membeking atau membocorkan, itu pengkhianatan. Ini tidak bisa dianggap biasa,” kata Fadli.
LMP mengecam keras syahwat lancung oknum yang nekat melindungi gurita bisnis tambang ilegal.
Praktik kotor ini dinilai meruntuhkan wibawa hukum sekaligus mempercepat laju kehancuran lingkungan di Bumi Parimo.
Lantaran kondisi yang kian darurat, LMP mendesak Bupati segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Satgas Penegakan Hukum Lingkungan (PHL).
Evaluasi harus digelar transparan dan menyasar seluruh pihak yang terlibat tanpa tebang pilih.
Mereka juga menuntut pembersihan kabinet kerja. Personel yang integritasnya ‘compang-camping’ harus segera ‘ditendang’ dan diganti dengan figur yang kredibel serta berkomitmen memberantas Peti.
Fadli menekankan, benalu utama dalam karut-marut tambang ilegal bukan sekadar pekerja di lubang galian.
Musuh sesungguhnya adalah kekuatan tak terlihat yang memberi payung perlindungan dari balik layar.
“Kalau ini tidak dibongkar, operasi hanya buang-buang anggaran. Percuma kalau di dalamnya ada oknum bermental buruk,” ucapnya.
LMP menegaskan, genderang perang melawan kejahatan lingkungan tidak akan memenangi pertempuran jika internal aparat masih keropos.
Tidak ada ruang kompromi bagi siapa pun yang melacurkan kewenangan demi melindungi bisnis haram.
“Bupati harus tegas. Copot dan beri efek jera,” ujar Fadli. (**)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
