DPRD Parimo Soroti Pelayanan RSUD Anutaloko, Tak Sejalan dengan Besaran Anggaran

DPRD Parimo Soroti Pelayanan RSUD Anutaloko, Tak Sejalan dengan Besaran Anggaran
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Rusno Tandriono, menyoroti kualitas pelayanan di RSUD Anutaloko yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang dikelola rumah sakit tersebut.

PARIMO, KABAR SULTENG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Rusno Tandriono, menyoroti kualitas pelayanan di RSUD Anutaloko yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang dikelola rumah sakit tersebut.

Hal itu disampaikan Rusno dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parimo yang membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (9/2/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut, Rusno mengungkapkan masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit, khususnya dalam penanganan pasien.

“Saya berharap ini segera dibenahi ke depan, karena hampir setiap waktu masyarakat dan pasien terus mengeluhkan pelayanan RSUD Anutaloko,” ujar Rusno.

Baca Juga: Pansus DPRD Parimo Bahas Temuan BPK di RSUD Anutaloko, Nilai Capai Rp1,1 Miliar

Menurutnya, alokasi anggaran yang cukup besar untuk RSUD Anutaloko seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan yang belum terselesaikan.

Ia mencontohkan keluhan terkait pasien yang harus menunggu lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebelum mendapatkan penanganan, bahkan dalam beberapa kasus baru ditangani setelah adanya intervensi pihak tertentu.

“Kami berharap dengan besarnya anggaran yang ada, pelayanan juga bisa benar-benar dimaksimalkan,” katanya.

Selain itu, Rusno juga menyoroti temuan BPK terkait sejumlah pengadaan di RSUD Anutaloko. Ia menilai temuan tersebut diduga dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang matang serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ia merinci, terdapat temuan sekitar Rp900 juta pada pengadaan Medical Oxygen Tank (MOT) serta sekitar Rp200 juta kelebihan pembayaran pada jasa medis.

Rusno meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk melakukan pengembalian anggaran ke kas daerah.

“Sebelum laporan Pansus disampaikan, persoalan ini harus diselesaikan. Ke depan, pihak pengadaan juga perlu dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

DPRD Parimo menegaskan pentingnya perbaikan pelayanan dan tata kelola keuangan di RSUD Anutaloko guna memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. ***

 

Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini

Pos terkait