PARIMO, KABAR SULTENG – Kinerja Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadi sorotan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Parimo, Senin (9/2/2026).
Anggota Pansus DPRD Parimo, Husen Marjengi, menilai fungsi pengawasan Inspektorat belum efektif dalam mencegah temuan berulang pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Harusnya kegiatan lebih dulu lolos dari Inspektorat. Kalau pengawasan awal kuat, pelaksanaan akan siap dan potensi persoalan bisa dicegah sejak perencanaan,” ujar Husen.
Ia menjelaskan, Inspektorat seharusnya berperan sebagai filter awal dalam penyusunan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebelum dokumen tersebut dilaksanakan maupun dipublikasikan.
Baca Juga: Pansus DPRD Parimo Bahas Temuan BPK di RSUD Anutaloko, Nilai Capai Rp1,1 Miliar
Namun, menurutnya, fungsi tersebut belum berjalan optimal.
Husen menyebut hampir seluruh OPD masih memiliki temuan dalam pengelolaan anggaran, bahkan sebagian bersifat berulang setiap tahun.
“Hampir semua OPD terdapat temuan. Ini menunjukkan Inspektorat belum maksimal menjalankan peran pengawasan preventif,” tegasnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan sejak tahap awal berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.
Untuk itu, Pansus DPRD Parimo berencana meminta penjelasan langsung dari Inspektorat dalam rapat lanjutan guna memastikan adanya langkah konkret dalam memperkuat pengawasan internal.
Menurut Husen, penguatan fungsi Inspektorat menjadi kunci untuk mencegah temuan berulang dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti kesiapan OPD dalam mengikuti pembahasan Pansus. Ia menilai sebagian OPD belum menguasai dokumen kegiatan yang menjadi bahan evaluasi.
“Ketika pansus menanyakan temuan, sebagian OPD justru kebingungan karena dokumen tidak berada di tangan mereka,” ujarnya.
DPRD Parimo berharap evaluasi ini dapat mendorong sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan APBD ke depan. ***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
