PALU, KABAR SULTENG – Wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) masih menjadi daerah yang rentan terhadap berbagai bencana dan dampak perubahan iklim.
Ancaman gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir, kekeringan, krisis air bersih, hingga kerusakan lingkungan dan kawasan pesisir masih membayangi wilayah ini.
Untuk memperkuat peran Jurnalis dalam mengangkat isu-isu kebencanaan dan perubahan iklim, Yayasan Sheep Indonesia bersama Rindang.ID menggelar dialog bertema “Menguatkan Narasi Media tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim di Lanskap Palu-Sigi-Donggala” di Sigi, Minggu (13/6).
Menghadirkan Kepala Stasiun BMKG Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi, perwakilan BPBD Sulawesi Tengah Surya, wartawan senior Basri Marzuki, dan perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sulawesi Tengah, Neni Muhidin.
Area Manager Yayasan Sheep Indonesia Sulawesi Tengah, Masturidho, mengatakan dialog tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman jurnalis tentang isu kebencanaan dan perubahan iklim agar mampu menghasilkan pemberitaan yang lebih mendalam, berbasis data, dan mendorong upaya mitigasi.
Baca juga: Lumpur Peti Tinombo Selatan Tembus ke Laut, Rusak Ekosistem Pesisir
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim. Kegiatan itu juga diharapkan memperkuat jejaring jurnalis yang fokus pada isu lingkungan dan kebencanaan di Sulawesi Tengah.
Masturidho menjelaskan, pendekatan berbasis lanskap dipilih karena wilayah hulu dan hilir saling terhubung dalam satu daerah aliran sungai (DAS). Program yang dijalankan mencakup wilayah Kabupaten Sigi hingga Kota Palu.
Ia menilai berbagai bencana hidrometeorologi di wilayah hulu dapat berdampak langsung ke kawasan hilir. Kondisi tersebut diperparah oleh persoalan lingkungan, termasuk deforestasi yang memicu sedimentasi dan meningkatkan risiko banjir.
Karena itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara terpadu dari wilayah hulu hingga hilir dengan pendekatan yang disesuaikan karakteristik masing-masing daerah.
Selain memperkuat narasi media, Yayasan Sheep Indonesia juga menjalankan sejumlah program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, mulai dari penguatan kebijakan, pembentukan forum kolaborasi lintas sektor, penguatan organisasi masyarakat sipil, hingga peningkatan kapasitas masyarakat.
“Kami melakukan pelatihan kepada masyarakat, memperkuat sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), serta rehabilitasi kawasan melalui penanaman pohon di wilayah DAS dan kawasan pesisir,” kata Masturidho.
Dalam pemaparannya, Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi, mengingatkan bahwa Pasigala menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks. Selain berada di jalur Sesar Palu-Koro sepanjang sekitar 500 kilometer, wilayah yang dihuni lebih dari 961 ribu jiwa itu juga menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi memperbesar risiko bencana.
Asep menilai data iklim dan kebencanaan seharusnya lebih banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan, termasuk untuk pengembangan ruang terbuka hijau dan pembangunan infrastruktur.
“Iklim mikro sangat penting karena kita hidup di Kota Palu. Kita perlu mengetahui proyeksi iklim ke depan untuk mendesain infrastruktur yang lebih adaptif,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi iklim 2020-2049, suhu tahunan di Pasigala diperkirakan meningkat lebih dari tiga derajat Celsius. Kondisi itu berpotensi memicu kekeringan ekstrem dan gagal panen. Di sisi lain, curah hujan ekstrem diproyeksikan naik hingga 25 persen yang dapat meningkatkan risiko banjir dan memperparah dampak likuefaksi saat gempa terjadi.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG mendorong penerapan konsep Infrastruktur Hijau atau Ecosystem-based Disaster Risk Reduction (Eco-DRR), seperti pelestarian mangrove, pemanfaatan rumput vetiver untuk memperkuat lereng, pembangunan bendung ramah lingkungan, dan penghijauan kawasan kritis.
Asep menjelaskan, Kota Palu memiliki kerentanan tinggi karena berada di pertemuan sesar aktif dan Teluk Palu yang berbentuk menyempit seperti corong. Kondisi ini memungkinkan energi gelombang terakumulasi dan meningkatkan risiko tsunami kilat dengan waktu tiba hanya sekitar tiga hingga lima menit.
Sementara itu, Balaroa dan Petobo masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan likuefaksi yang tinggi.
Di Kabupaten Sigi, ancaman utama berada di kawasan lembah dan lereng hulu. Wilayah seperti Jono Oge dan Sigi Biromaru yang memiliki tanah aluvial jenuh air rentan mengalami likuefaksi. Selain itu, DAS Miu dan Gumbasa berpotensi dilanda banjir bandang, sementara jalur menuju Kulawi dan Pipikoro rawan terputus akibat longsor.
Adapun Kabupaten Donggala menghadapi ancaman penurunan muka tanah pascagempa yang berdampak pada meluasnya banjir rob, pemutihan terumbu karang, serta abrasi di kawasan Pantai Barat.
BMKG menilai pendekatan mitigasi konvensional tidak lagi cukup. Karena itu, Pasigala perlu mulai mengedepankan Infrastruktur Hijau melalui pendekatan Eco-DRR dengan menjadikan alam sebagai benteng pertama menghadapi bencana.
Di kawasan pesisir Teluk Palu dan Donggala, misalnya, dapat diterapkan strategi hybrid engineering melalui pembangunan sabuk mangrove dan pagar bambu penangkap sedimen. Secara ilmiah, hutan mangrove selebar 500 meter mampu mereduksi energi gelombang hingga 99 persen.
Sementara di wilayah hulu dan lereng terjal seperti Sigi maupun Jalur Kebun Kopi, BMKG merekomendasikan penanaman rumput vetiver secara masif karena memiliki akar yang mampu mengikat tanah dan mengurangi risiko longsor.
Selain itu, pembangunan eco-check dams atau bendungan penahan alami di sepanjang aliran sungai dinilai efektif menahan batu dan kayu saat banjir bandang tanpa menghambat aliran air ke hilir.
Untuk itu, Asep mengajak media lebih aktif membumikan informasi kebencanaan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan literasi bencana di daerah.
Menurutnya, ancaman dan tingkat kerentanan bencana di wilayah Pasigala sudah terpetakan dengan jelas. Karena itu, upaya menurunkan risiko harus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
“Kalau ingin menurunkan risiko bencana, maka kapasitas kita yang harus diperbesar. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus ditingkatkan literasinya,” kata Asep.
Ia berharap media dapat menjadi jembatan informasi dengan menyebarluaskan edukasi tentang sistem peringatan dini dan potensi bahaya bencana kepada masyarakat.
Menurut Asep, strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk kader atau agen di setiap komunitas yang mampu menerima, memahami, dan menerapkan informasi kebencanaan.
Ia menjelaskan, informasi seperti peta iklim dan proyeksi cuaca tidak mudah dipahami masyarakat. Karena itu, informasi tersebut perlu diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat dapat memahami risiko yang dihadapi sebelum mengambil keputusan.
“Informasi kebencanaan harus dipahami terlebih dahulu sebelum menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Di situlah pentingnya edukasi dan peran media,” pungkasnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
