PALU, KABAR SULTENG – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menilai insiden longsor di fasilitas penyimpanan tailing kering di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) baru-baru ini membuka persoalan serius dalam pengelolaan limbah industri nikel.
Dalam siaran pers tertanggal 19 Februari 2026, YTM menyebut perusahaan-perusahaan pengolah nikel berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL) di Bahodopi justru menyimpan material beracun di kawasan rawan bencana, sebuah praktik yang dinilai mengabaikan keselamatan pekerja dan warga sekitar.
Direktur Pelaksana YTM, Richard Fernandez Labiro, menjelaskan bahwa tailing HPAL bukan limbah biasa. Dalam kondisi tertentu, tailing dapat melepaskan kromium heksavalen yang berisiko menyebabkan gangguan pernapasan hingga kanker.
“Ini berbahaya bagi manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola secara ketat,” kata Richard.
Menurut Richard, risiko tersebut sudah melekat sejak tahap produksi. Limbah hasil proses HPAL bersifat sangat korosif karena menggunakan asam sulfat, namun fasilitas penyimpanannya justru ditempatkan di wilayah yang berdasarkan tata ruang daerah dikategorikan rawan gempa bumi, banjir, dan longsor.
Dalam konteks tata ruang, Richard menyoroti fakta bahwa Kecamatan Bahodopi—lokasi utama kawasan IMIP—dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali 2019–2039 telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, meliputi gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.
“Penetapan tata ruang tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penempatan dan desain fasilitas penyimpanan tailing HPAL,” ujarnya.
Risiko bencana di balik pengelolaan tailing di kawasan tersebut, lanjut Richard, semakin besar lantaran Morowali dikenal memiliki intensitas hujan tinggi.
Sementara itu, tailing HPAL disimpan dalam bentuk bubur tanah dengan kandungan air sekitar 35 persen.
“Dalam kondisi hujan lebat, material tailing berpotensi berubah menjadi lumpur yang tidak stabil dan meningkatkan risiko longsor maupun kegagalan struktur penahan,” jelasnya.
Baca juga: Kecelakaan Kerja Berulang di IMIP, Mekanisme Pembuangan Tailing Kembali Dipertanyakan
Richard mengingatkan bahwa kegagalan fasilitas penyimpanan tailing di kawasan IMIP bukan peristiwa baru. Pada 16 Maret 2025, hujan deras memicu banjir yang menyebabkan jebolnya tanggul Fasilitas Penyimpanan Tailing PT Huayue Nickel Cobalt (HNYC). Peristiwa tersebut berdampak terhadap 341 kepala keluarga atau 1.092 jiwa di Desa Labota, serta menimbulkan risiko paparan logam berat bagi warga dan buruh di kawasan industri.
Sementara itu, longsor yang terjadi di fasilitas pengelolaan tailing milik PT QMB New Energy Materials pada 18 Februari 2026 merupakan insiden kali kedua. Pada Maret 2025, kejadian serupa di perusahaan yang sama dilaporkan merenggut tiga nyawa pekerja kontraktor.
“Peristiwa berulang ini menunjukkan lemahnya evaluasi dan pengawasan terhadap fasilitas penyimpanan tailing di kawasan IMIP,” terangnya.
Selain faktor hidrometeorologi, YTM juga menyoroti aspek kegempaan. Kawasan IMIP diketahui berada di jalur sesar aktif Matano, tepatnya di segmen Geresa. Menurut Richard, keberadaan fasilitas penyimpanan tailing di wilayah sesar aktif meningkatkan potensi kegagalan struktur apabila terjadi gempa bumi, terutama jika tidak disertai mitigasi risiko yang memadai dan transparan.
Sebagai konteks, PT QMB New Energy Materials merupakan satu dari sembilan korporasi di IMIP yang mengolah bijih nikel kadar rendah dengan teknologi HPAL untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), bahan baku baterai kendaraan listrik.
Dengan kapasitas produksi sekitar 96.000 ton MHP per tahun, PT QMB diperkirakan menghasilkan tailing antara 14,4 juta hingga 19,2 juta ton setiap tahun. Perhitungan tersebut mengacu pada rasio produksi HPAL, di mana setiap satu ton MHP menghasilkan sekitar 150 hingga 200 ton tailing.
“Berdasarkan risiko dan volume limbah sebesar itu, tuntutan agar pengelolaan tailing dilakukan secara lebih ketat merupakan sebuah keharusan,” imbuhnya.
Atas kondisi tersebut, YTM mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan fasilitas penyimpanan tailing di IMIP guna memastikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja serta perlindungan warga sekitar. YTM juga meminta pemerintah memastikan fasilitas penyimpanan tailing kering tidak mengalami kegagalan.
Selain itu, YTM mendorong penghentian sementara perizinan proyek-proyek HPAL baru, mengingat volume tailing yang dihasilkan memerlukan ruang penyimpanan yang semakin luas dan berisiko. YTM juga mendesak dilakukannya investigasi independen untuk mengungkap penyebab kegagalan fasilitas penyimpanan tailing di kawasan IMIP, khususnya yang melibatkan PT QMB.
“Tanpa evaluasi menyeluruh dan perbaikan serius dalam tata kelola tailing, risiko kecelakaan kerja dan bencana lingkungan di kawasan industri nikel Morowali berpotensi terus berulang dengan dampak yang semakin luas,” pungkasnya. (*/Rbt)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
