PALU, KABAR SULTENG – PT Citra Palu Mineral (CPM), yang sebelumnya berjalan harmonis di bawah manajemen Bakrie Group, kini menghadapi konflik sosial dan sorotan kerusakan lingkungan sejak diambil alih oleh Anthony Salim dan masuknya Macmahon pada 2023.
Hal ini ditegaskan Muh Masykur melalui rilis tertulisnya, Kamis (13/2/2025). Menurutnya, bahwa di masa Bakrie Group, PT CPM mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
“Semua izin, termasuk penurunan status hutan dan amdal, diperoleh dengan pendekatan humanis, menjadikan perusahaan ini bagian penting dari perekonomian lokal tanpa gejolak sosial,” ujar Muh Masykur, mantan Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR).
Namun, sejak Anthony Salim mengambil alih dan menunjuk Agus Projosasmito sebagai Direktur Utama Bumi Resources Minerals (BRMS) serta Charles Daniel Gobel mengendalikan PT CPM, kebijakan perusahaan berubah drastis. Fokus utama kini lebih pada keuntungan besar, mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat.
Begitu pun Kontraktor lokal digantikan oleh Macmahon, perusahaan asal Australia, yang kini mengendalikan operasi tambang, sementara tenaga kerja lokal semakin terpinggirkan.
“Sejak masuknya Salim dan Macmahon, kebijakan perusahaan tidak lagi berpihak pada masyarakat. Dulu, di bawah Bakrie Group, PT CPM bekerja sama dengan pemerintah daerah dan memberi ruang bagi warga lokal. Sekarang, semuanya berubah,” kata Masykur.
Keputusan ini berdampak besar bagi masyarakat Poboya dan sekitarnya. Ribuan pekerja lokal mengalami PHK massal, sementara akses masyarakat ke tambang yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan mereka semakin dibatasi.
Selain itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang semakin meluas tanpa kompensasi yang layak bagi warga terdampak.
Dengan masuknya Agus Projosasmito dan kebijakan Charles Daniel Gobel, PT CPM kini semakin berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial.
“Macmahon dan Anthony Salim hanya melihat peluang bisnis tanpa peduli dampak sosial dan lingkungan. Ini adalah wajah oligarki yang merugikan rakyat,” tegas Muh Masykur.
Di tengah meningkatnya protes masyarakat, PT CPM tetap teguh dengan kebijakan eksploitatifnya. Jika tidak ada perubahan segera, konflik ini berpotensi semakin membesar dan merusak hubungan perusahaan dengan masyarakat yang selama ini mendukung keberadaan PT CPM.
“Oligarki Salim kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tanpa pendekatan berbasis keadilan dan pemberdayaan lokal, mereka berisiko kehilangan dukungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun,” tukasnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Offisial KabarSulteng.id
