PALU, KABAR SULTENG – Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan, menghadiri acara silaturahmi dan temu kader yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah, di Kota Palu, pada Rabu (4/12/2024).
Acara ini sekaligus menjadi momen spesial bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, yang menyambut hangat kehadiran Ossy Dermawan.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah petinggi Partai Demokrat, termasuk Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Bendahara DPD Demokrat Andi Jumriani Hamka, Ketua DPC Demokrat Morowali Syarifuddin Hafid, serta Ketua DPC Demokrat Kota Palu Abdul Rahim Al Amri, dan ratusan kader lainnya.
Ketua DPD Demokrat Sulteng, Anwar Hafid, menyatakan rasa syukurnya atas kemenangan yang diraih Demokrat dalam Pemilihan Gubernur 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat dan data resmi dari Sirekap KPU, pasangan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido berhasil memperoleh 45,03% suara.
“Saya sangat bangga Pak Wamen bisa hadir bersama kita hari ini. Alhamdulillah, kader Partai Demokrat berhasil meraih suara terbanyak di Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah 2024,” ungkap Anwar Hafid dalam Berbagainya.
Selain mengucapkan terima kasih atas dukungan Demokrat, Anwar Hafid juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah terkait penyelamatan lahan. Ia meminta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan untuk memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) yang merugikan masyarakat.
“Keluhan masyarakat terkait HGU dan pencaplokan lahan ini sudah sering saya sampaikan, terutama di daerah Morowali dan Morowali Utara yang menjadi pusat perkebunan sawit. Saya harap ini bisa menjadi perhatian prioritas,” tegas Anwar Hafid.
Beberapa kasus yang menjadi sorotan di antaranya adalah dugaan pencaplokan lahan oleh PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), anak usaha PT Astra Agro Lestari (AALI) Tbk, di Morowali Utara.
Menyanggapi hal tersebut, Ossy Dermawan mengakui bahwa pengelolaan tanah di Indonesia masih menyisakan banyak masalah, termasuk di wilayah Sulawesi Tengah.
“Memang masih banyak kekurangan dalam pengelolaan tanah kita. Hal ini menjadi perhatian utama kami di ATR/BPN,” ujar Ossy Dermawan.
Ia juga meminta Anwar Hafid untuk memberikan data rinci terkait kasus tumpang tindih HGU dan pencaplokan lahan, agar tidak dapat segera menyetujui melalui mekanisme di kementerian.
“Tolong disampaikan data secara detail. Kami akan menelusuri dan menguraikan setiap permasalahan yang terjadi,” imbuh Ossy.
Ossy menegaskan bahwa penataan ulang HGU perusahaan perkebunan, khususnya sawit, sedang menjadi prioritas kementerian. Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk mengatasi permasalahan HGU yang berada di kawasan hutan.
“Satgas sawit sudah mulai bekerja, dan kami terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan berkelanjutan,” jelas Ossy.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dalam menangani konflik lahan. Hal ini dilakukan sesuai Arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengelolaan tanah yang transparan dan berkeadilan.***
