Menurut Anwar, akibat dari kebijakan ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulteng yang hanya sekitar Rp 2 triliun masih tergolong kecil dari industri smelter Morowali dan Morowali Utara.
Ia membandingkan, jika pajak dikenakan di mulut industri tambang, PAD bisa mencapai Rp 100 triliun.
“Seharusnya kita bisa seperti Brunei Darussalam, yang bahkan menggaji penganggurannya. Tapi saat ini, potensi besar kita terbuang sia-sia,” tambahnya.
Anwar mengungkapkan bahwa meskipun industri smelter sudah beroperasi selama beberapa tahun di Sulteng, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal masih sangat minim.
“Baru sekitar 20 persen tenaga kerja lokal yang bisa menikmati hasil dari industri ini. Padahal, industri seperti ini seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal dan usaha kecil menengah (UKM) di kawasan industri tersebut juga sangat terbatas.
“Harusnya pengadaan kebutuhan pokok dan seragam untuk perusahaan dilakukan oleh masyarakat lokal. Tapi yang terjadi, mayoritas kebutuhan ini disuplai dari luar daerah,” ungkapnya.
Anwar menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap industri tambang, agar masyarakat setempat bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar.
