PALU, KABAR SULTENG – Moh Syarif, anggota DPRD Kota Palu, menyayangkan sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu yang dinilai tidak kooperatif dalam memberikan keterangan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2023.
“Seakan-akan DPRD ini apa. Ada apa sebetulnya hingga saat dimintai keterangan begitu susah?” kritik Moh Syarif dalam agenda LKPJ Wali Kota Palu, Kamis (18/4/2024).
Politisi Gerindra ini menyayangkan sikap OPD yang lamban dan terkesan mengabaikan peran DPRD dalam mengawasi perencanaan Pemkot Palu.
“Kerja sama yang baik antara Pemkot dan DPRD Kota Palu harus dijaga dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat. Jangan sampai DPRD ini dianggap tidak berharga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Moh Syarif menekankan kesetaraan kedudukan antara Pemkot dan DPRD. “Kami harap dalam LKPJ Wali Kota seluruh pihak bisa sama-sama mengawal aspirasi masyarakat. Kami juga menjaga kepercayaan masyarakat yang diamanahkan kepada kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Wali Kota, Joppi Alvin Kekung, menyampaikan permintaan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses LKPJ. Hal ini dikarenakan beberapa OPD belum memberikan keterangan terkait program-program Pemkot Palu.
“Kami meminta tambahan waktu hingga beberapa hari untuk bertemu OPD terkait untuk meminta keterangan, salah satunya PUPR,” kata Joppi.***
