PARIMO, KABAR SULTENG – Upaya penguatan kawasan terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Bupati Erwin Burase didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, Tenaga Ahli Zulfinahri, serta sejumlah pimpinan OPD melaksanakan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Selasa (03/03/2026), di Ruang Rapat Menteri Transmigrasi RI, Jakarta Selatan.
Rombongan Pemkab Parimo diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman, didampingi Dirjen PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, Plh Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, staf khusus menteri, serta jajaran direktur lingkup kementerian.
Dalam pemaparannya, Bupati Erwin Burase menjelaskan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong dimulai sejak 1962 dengan kedatangan 52 KK (248 jiwa) asal Bali di Satuan Pemukiman (SP) Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program tersebut berlanjut pada 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 KK (1.453 jiwa) dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai.
Baca juga: Pembayaran TPG dan Tukin 51 Guru Madrasah di Parimo Mandek Sejak 2003, DPRD Desak Penyelesaian
Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, termasuk melalui program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS, dan TMS.
Erwin menegaskan bahwa kawasan transmigrasi telah menjadi pilar penting pembangunan daerah dan memberi kontribusi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Karena itu, Penguatan Kawasan Parimo menjadi agenda strategis untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis agro-maritim.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya menyimpan potensi komoditas unggulan yang signifikan, antara lain:
Durian: 903,9 ton/tahun
Padi: 3.742 ton/tahun
Kelapa: 8.975 ton/tahun
Kakao: 2.437 ton/tahun
Perikanan tangkap: 8.134 ton/tahun
Perikanan budidaya: 2.759 ton/tahun
Potensi tersebut dinilai sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.
Meski memiliki potensi besar, Pemkab Parimo mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serius. Angka kemiskinan tercatat mencapai 117.432 jiwa. Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan mencapai 192,75 km dari total 330,61 km jalan kawasan.
Kerusakan juga terjadi pada enam daerah irigasi dengan luas areal 1.008 hektare. Di sisi lain, akses permodalan masih terbatas dan dukungan teknologi perikanan maupun pengolahan hasil pertanian belum optimal.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Erwin.
Dalam audiensi tersebut, Pemda Parimo mengusulkan sejumlah program konkret sebagai bagian dari Penguatan Kawasan Parimo, antara lain:
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
Pembangunan RTJK sisa daya tampung (SDT)
Pembangunan jalan lingkungan kawasan
Pembangunan tanggul abrasi pantai
Pembangunan drainase tipe 70
Pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan transmigrasi
Pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung
Pembangunan sentral pelelangan ikan
Pengembangan wisata bahari transmigrasi
Pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman merespons positif seluruh usulan tersebut dan menyatakan bahwa proposal akan dipelajari serta dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian.
Ia juga mendorong Pemda membangun kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui fokus pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkapnya.
Selain itu, Menteri Iftitah menyampaikan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Ia meminta Pemda Parimo memfasilitasi kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemkab Parimo dan pemerintah pusat guna mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern dan berkelanjutan.
Melalui Penguatan Kawasan Parimo, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.(*/AS)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
