PALU, KABAR SULTENG – Ratusan massa dari Aliansi Rakyat Kota Palu Menggugat yang terdiri atas mahasiswa dan masyarakat menggelar demo di depan Kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, pada Senin (25/8/2025).
Aksi demo mahasiswa di Sulteng ini menyuarakan “Evaluasi Kebijakan Kontroversial Pemerintah” itu muncul sebagai buntut dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator lapangan, Ozi, menegaskan bahwa aksi demo mahasiswa bersama rakyat Sulteng turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2 di Kota Palu hingga pembubaran lembaga DPR.
Baca juga: Beniyanto Tamoreka Tegaskan Legalisasi Tambang Ilegal Lewat IPR Harus Selektif dan Ketat
Selain tuntutan utama, massa aksi juga membawa 10 isu turunan, di antaranya menolak RKUHAP, evaluasi seluruh tambang di Sulteng, evaluasi alih fungsi lahan ke pertambangan, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.
Kemudian menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, menagih 19 juta janji lapangan kerja, meminta jaminan sosial untuk perempuan dan anak, mendesak kenaikan gaji guru, serta evaluasi program MBG.
“Kami meminta aparat kepolisian tidak menghalangi massa untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD Sulteng,” tegas Korlap.
Namun, sekitar pukul 15.00 WITA, kericuhan pecah ketika demonstran yang memaksa masuk ke kantor DPRD berhadapan dengan water cannon aparat.
Massa menolak tawaran hanya 50 perwakilan yang boleh masuk menemui anggota dewan, sehingga bentrokan berlangsung setelah hampir lima jam aksi bertahan di lokasi.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
