PALU, KABAR SULTENG – Badan Bank Tanah hadir di Sulteng sebagai bagian dari upaya mendukung program reforma agraria dan pengembangan sektor unggulan daerah, termasuk hilirisasi kakao.
Kehadiran ini ditandai dengan penempatan tim organik di beberapa wilayah strategis.
Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya di Sulawesi Tengah merupakan bentuk dukungan atas inisiatif pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya subsektor kakao.
“Kehadiran kami di Sulteng ini bertujuan membangun komunikasi baru antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung UMKM. Salah satu isu utama dalam pengembangan kakao adalah kebutuhan lahan. Di sinilah peran Badan Bank Tanah sangat relevan,” jelas Jarot di Kota Palu pada Selasa (4/8/2025) sore.
Baca Juga: Festival Film Tengah 2025 Digelar di Palu, Hadirkan 47 Film dan Dua Kategori Kompetisi
Berdasarkan data dari BI, Indonesia memproduksi sekitar 641 ribu ton kakao per tahun, dengan 146 ribu ton berasal dari Sulawesi Tengah.
Hal ini menegaskan posisi Sulteng sebagai salah satu sentra kakao nasional.
Jarot juga menambahkan bahwa Badan Bank Tanah telah menetapkan sejumlah lahan potensial di Sulteng dan tengah memproses penetapan Hak Pengelolaan (HPL) oleh pemerintah.
“Kami sudah hadir di Sulteng sejak 2023, dengan menempatkan tim organik kami di Kabupaten Poso. Kami juga menjajaki pengembangan di Kabupaten Luwu, Parigi Moutong, dan Sigi,” katanya.
Team Leader Project Poso Badan Bank Tanah, Mahendra Wahyu, memaparkan bahwa pihaknya telah memperoleh penetapan Aset Pengelolaan Lahan (APL) di tiga kabupaten di Sulteng:
- Kabupaten Poso: 6.600 hektare
- Kabupaten Sigi: 160 hektare
- Kabupaten Parigi Moutong: 315 hektare
Baca Juga: Seruan Persatuan dan Kolaborasi Menggema di Apel Umum Bahodopi
Dari total luasan 6.600 hektare di Poso, sebanyak 1.550 hektare dialokasikan untuk program reforma agraria yang akan diberikan kepada masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum, legalisasi aset, dan akses ekonomi kepada masyarakat.
Mahendra juga menegaskan bahwa Badan Bank Tanah tidak pernah mengambil lahan masyarakat maupun lahan adat.
“Tanah yang kami kelola berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami tidak pernah merebut hak-hak masyarakat, tanah adat, maupun hutan lindung,” tegasnya.
Badan Bank Tanah Hadir di Sulteng dengan komitmen membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah dan berbagai lembaga.
Di Kabupaten Sigi, misalnya, telah terjalin kerja sama untuk membentuk Sekolah Rakyat sebagai program inisiatif Presiden yang juga didukung oleh Badan Bank Tanah.
Saat ini, fokus utama pengembangan berada di Kabupaten Poso seiring percepatan pelaksanaan program reforma agraria.
Mahendra menegaskan bahwa masyarakat yang selama ini belum mendapat kepastian hukum atas tanahnya akan mendapatkan haknya secara sah. ***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
