“Sering terlihat diduga dari anggota polsek di sana, jadi wajar kalau kami menduga ada keterlibatan,” katanya.
Dugaan keterlibatan aparat juga mencuat dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke lokasi tambang ilegal.
Meski disalurkan lewat masyarakat, warga menyebut beberapa aparat terlihat di tempat penampungan solar.
“Teman-teman bilang, di lokasi penampungan solar itu sering ada aparat APH,” tuturnya.
Dari hasil investigasi warga, pemilik lahan dan donatur PETI di Taopa dan Lobu diduga berasal dari Kabupaten Tolitoli. BBM subsidi disebut berasal dari Tolitoli dan disalurkan ke pelaksana di lapangan.
“Yang menyalurkan BBM itu diduga oknum dari Polsek Moutong,” ungkapnya.
Untuk PETI di Taopa Utara, pelaksana disebut berinisial AG.
Sedangkan alat berat yang digunakan di lokasi PETI diduga berasal dari Makassar, Kendari, dan Gorontalo.
Akibat aktivitas tambang ilegal tersebut, masyarakat mengalami dampak serius, terutama di sektor pertanian dan kualitas air sungai yang keruh.
“Kami minta Polres Parigi Moutong dan Polda Sulteng segera menindak tegas aktivitas PETI di Lobu dan Taopa karena sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
