PALU, KABAR SULTENG – Angka perkawinan anak di Sulteng kembali mengalami peningkatan signifikan.
Hal ini terungkap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (23/6/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Moh. Hidayat Pakamundi, menyoroti langsung lonjakan angka perkawinan usia dini.
Ia menegaskan bahwa perkawinan anak di Sulteng merupakan masalah serius yang harus segera ditangani secara terstruktur dan berkelanjutan.
“Angka perkawinan anak di Sulteng sempat turun ke 8 persen, tetapi kini kembali naik menjadi di atas 9 persen. Ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 5–6 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Lahan Warga di Sigi Digusur Tanpa Ganti Rugi, Waket DPRD Sulteng Minta Pemda Bertanggung Jawab
Dalam forum tersebut, Moh. Hidayat Pakamundi menyampaikan bahwa faktor kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan menjadi pemicu utama meningkatnya perkawinan anak di Sulteng.
Ia mendesak pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis di semua jenjang, termasuk penghapusan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar layanan kesehatan dapat diakses hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mengusung semangat “berani cerdas”, “berani sehat”, dan “berani benar”.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas, serta sejumlah OPD dan mitra pembangunan.
Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas memaparkan bahwa strategi nasional pencegahan perkawinan anak dan wilayah lain bertumpu pada lima pilar: pencegahan, penciptaan lingkungan pendukung, perluasan akses layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor.
Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Sulteng menambahkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak di Sulteng menjadi prioritas dalam visi RPJMD 2025–2029, yang menargetkan Sulteng sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan.
Program konkret yang sedang digencarkan antara lain pembentukan remaja pelopor di sekolah, kampanye kreatif, edukasi tentang dampak pernikahan dini, serta penguatan jejaring pelopor di tingkat kabupaten/kota. (**)
