KABAR SULTENG – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berulang di sejumlah daerah memicu desakan agar pengawasan dilakukan lebih ketat.
Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pengawasan di lapangan dinilai masih sangat terbatas.
Sejumlah kepala daerah menilai, pengawasan gizi seharusnya tidak hanya dimonopoli pemerintah pusat.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan pentingnya keterlibatan Pemda dalam memastikan kualitas gizi dan keamanan makanan program MBG.
Baca juga: Pemerintah Fokuskan MBG di Wilayah 3T untuk Tekan Stunting dan Perkuat Ekonomi Lokal
“Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun faktanya, kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih memahami kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan,” ujar Lucky.
Pakar gizi masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen, juga menekankan pentingnya peran Pemda dalam pengawasan.
Menurutnya, BGN tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang selama ini terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.
“BGN terlalu eksklusif. Padahal, Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun memiliki jaringan hingga akar rumput,” jelas Tan Shot Yen.
Ia menambahkan, pola kebijakan MBG yang terlalu top down akan sulit berjalan efektif. “Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar,” tegasnya.
Tan Shot Yen mendorong BGN untuk bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait agar membuka ruang kolaborasi hingga level daerah. Dengan begitu, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu dapat berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring program MBG.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
