Africhal mengatakan, dokumen palsu tersebut digunakan oleh manajemen PT BDW untuk mengurus pemindahan IUP dari Konawe Utara ke Morowali, yang membuktikan bahwa manajemen perusahaan memakai dokumen palsu demi keuntungan sendiri. Sesuai Pasal 10 hingga Pasal 12 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, tanggung jawab pidana dan perdata biasanya berada pada Direktur Utama perusahaan.
Africhal juga menyoroti pernyataan Anwar Hafid selaku mantan Bupati Morowali periode 2007–2018, yang menyebut tidak tahu-menahu soal dokumen palsu tersebut.
“Mungkin pak gubernur Lupa, jika dalam kasus ini beliu beberapa kali diperiksa oleh Mabes Polri terkait dengan munculnya IUP dari Konawe Utara ke Morowali yang berakhir pada tindakannya saat itu selaku bupati untuk mencabut Kembali penyesuain IUP yang dia terbitkan,” ungkap Africhal.
Oleh karena itu, YAMMI Sulteng mendesak Polda Sulteng agar profesional dan transparan dalam memeriksa PT Bintang Delapan Wahana dan menuntut pertanggungjawaban hukum atas kisruh tumpang tindih IUP di Sulawesi Tengah akibat penggunaan dokumen palsu.
Kemudian, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah segera merekomendasikan pencabutan IUP PT BDW karena menyebabkan kekisruhan dunia usaha di Sulawesi Tengah.
Baca juga: Dugaan Pemalsuan IUP Era Anwar Hafid Jabat Bupati Morowali Kembali Jadi Sorotan
Saat dikonfirmasi, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, menyampaikan, bahwa ia sudah melakukan pencabutan IUP dari Konawe Utara ke Morowali saat menjabat Bupati.
“Iya benar sudah dicabut saat itu,” tulis Anwar Hafid.
Anwar Hafid juga mengatakan, sekarang ini sudah di Minerba keweanangannya dan sudah melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung.
“Kita serahkan penuh kepada pihak yang punya kewenangan dalam hal ini Minerba, ini bukan masalah baru dan sudah selesai di tingkat daerah sekarang semua keputusan ada di pusat,” jelas Gubernur Sulteng.
