Oleh: Fhirman Lapi, Aktivis Banggai
PALU, KABAR SULTENG – Pada momentum May Day 2026, hari perjuangan kelas pekerja, kami mencatat dengan tegas sikap tidak bertanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, tidak menemui aksi massa yang tergabung dari mahasiswa, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil yang turun ke jalan membawa tuntutan nyata. Sebaliknya, hari ini ia memilih melaksanakan dan hadir dalam acara seremonial bersama kelompok buruh yang datang membawa proposal, lengkap dengan panggung formalitas dan pembagian doorprize.
Ini bukan sekadar pilihan agenda. Ini adalah sikap politik. Di saat buruh berteriak menuntut keadilan soal upah murah, kerja kontrak, outsourcing, dan minimnya perlindungan serta tingginya kematian akibat kerja, pemerintah justru memilih panggung aman, steril dari kritik, dan penuh pencitraan. Kami menyebut ini sebagai bentuk pengkhianatan dan penghindaran dari tanggung jawab.
Lebih ironis lagi, semua ini terjadi di tengah banyaknya kasus kecelakaan kerja di sektor industri, terutama tambang dan proyek besar. Terus berjatuhannya korban jiwa akibat kelalaian sistem keselamatan kerja, dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan oleh negara. Di tengah nyawa buruh yang terus menjadi korban, pemerintah justru sibuk membangun citra melalui seremoni dan hiburan.
Apakah nyawa buruh bisa diganti dengan doorprize? Apakah penderitaan buruh cukup dijawab dengan panggung seremonial?
Baca juga: Aksi Hari Buruh di Palu, dari Tuntutan hingga Tolak Video Call Gubernur Sulteng
Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal memahami esensi May Day sebagai hari perjuangan, bahkan menolak berdialog dengan kelompok kritis, dan lebih nyaman dengan buruh yang “diam” daripada buruh yang melawan.
Kami tegaskan, May Day bukan panggung hiburan, May Day adalah ruang perlawanan terhadap ketidakadilan. Menghindari aksi dan memilih seremoni adalah bentuk nyata bahwa pemerintah takut pada suara buruh yang kritis, dan lebih memilih mengelola citra daripada menyelesaikan masalah.
Maka dari itu kami menuntut agar gubernur Sulawesi Tengah harus bertanggung jawab secara politik atas sikapnya yang menghindari massa aksi, dan segera hadir berdialog secara terbuka tanpa perwakilan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil,
Kami ingatkan bahwa buruh butuh keadilan, bukan hiburan. Jika pemerintah terus menutup telinga, maka perlawanan akan terus membesar dan kami nyatakan mosi tidak percaya terhadap gubernur Sulawesi Tengah.
Hidup buruh, hidup perlawanan, May Day bukan milik penguasa!
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
