Menanggapi pertanyaan apakah bantuan dari PT. BTIIG merupakan bagian dari CSR, Aminudin menjelaskan bahwa aturan CSR berlaku bagi perusahaan yang sudah berproduksi. Sedangkan BTIIG masih dalam tahap penyempurnaan dokumen.
“Aturannya, daerah belum punya hak untuk meminta CSR. Namun, Pj Bupati Rachmansyah Ismail berkomunikasi dengan pihak perusahaan agar mau membantu membangun landasan pacu bandara kita,” jelas Aminudin, anggota komisi II DPRD Morowali yang membidangi ekonomi dan keuangan.
Aminudin menegaskan bahwa Morowali, sebagai daerah industri dan pertambangan, sangat membutuhkan fasilitas udara untuk menunjang investasi.
“Harga tiket pesawat yang tinggi dapat berkurang dengan semakin banyaknya penerbangan, sehingga berdampak positif pada tarif harga tiket,” ujarnya.
Pembangunan perpanjangan landasan pacu ini diharapkan selesai pada Desember 2024, dan pesawat jenis Boeing diharapkan dapat mendarat di Bandara Maleo, Morowali.
“Ini adalah prestasi Pj Bupati Rachmansyah yang baru delapan bulan memimpin Morowali, namun sudah mampu menghadirkan penambahan landasan pacu dengan anggaran Rp 82 miliar hasil lobi dengan PT. BTIIG,” tambah Aminudin.
Terkait aksi pemalangan oleh masyarakat Dusun Folili, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, sebagai protes atas penggunaan lahan akses jalan umum oleh PT. BTIIG untuk mengangkut material, Aminudin menyebutkan bahwa itu hanya miskomunikasi.
