PALU, KABAR SULTENG – Komisi B DPRD Palu menyoroti minimnya pengembangan sejumlah ikon pariwisata dalam kota yang dinilai punya potensi mendongkrak kunjungan wisatawan.
Hal itu disampaikan sejumlah legislator dalam rapat bersama mitra yakni Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Palu di Ruang Rapat Komisi B DPRD Palu, Jalan Moh. Hatta, Rabu (3/6/2026).
Anggota DPRD Palu, Muslimun, misalnya, menilai salah satu cara untuk mengembalikan kekuatan ekonomi kota yakni dengan mempertimbangkan kembali pelaksanaan festival di Teluk Palu.
Muslimun membandingkan pemanfaatan potensi Teluk Palu dari tiga era wali kota yakni Rusdy Mastura, Hidayat, dan Hadianto Rasyid. Di mana, ada Festival Teluk Palu dan Festival Palu Nomoni pada dua jaman wali kota sebelumnya, tetapi belum ada kegiatan sejenis pada dua periode terakhir Wali Kota Hadianto Rasyid.
“Karena dua festival ini menarik atensi nasional, tentu banyak keuntungan bagi Kota Palu dari sisi penganggaran maupun peningkatan ekonomi lokal lantaran kehadiran banyak wisatawan. Selain itu, perlu dipikirkan kembali apakah bisa kegiatan bertaraf nasional ini selalu berganti-ganti nama?,” kata Muslimun.
Menurutnya, salah satu kegiatan yang bisa mengisi acara tahunan itu adalah triathlon yang menggabungkan tiga cabang olahraga berbeda yakni berenang, bersepeda, berlari.
Namun, legislator dapil Palu Barat-Ulujadi itu mendorong agar mempertimbangkan apsek sosial budaya masyarakat hingga perubahan kawasan Teluk Palu pascabencana 2018 silam.
Selain potensi di Teluk Palu, politisi NasDem itu juga menyoroti minimnya inovasi dari instansi terkait pengembangan Uwentumbu, ikon wisata baru kota.
Muslimun menilai dinas yang berwenang perlu menggandeng komunitas seperti Indonesia Off-Road Federation (IOF) yang memang kebanyakan aktivitasnya berkecimpung dengan medan ekstrem seperti Uwentumbu.
Baca juga: Oknum Pejabat Pemprov Sulteng Diduga Terlibat Hubungan Gelap hingga Intimidasi Korban
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Palu, Ratna Mayasari Agan, menyoroti Rencana Induk Pariwisata Kota Palu, di mana salah satunya menyangkut tindak lanjut pengembangan ikon pariwisata.
“Seingat saya tahun 2025 pernah ada penganggaran sekitar Rp200 juta untuk rencana awal pengembangan pariwisata kota tua di Palu. Harusnya itu tidak berhenti hanya di seremoni saja, tetapi harus ada tindak lanjut mau dibikin seperti apa pengembangannya,” terang Ratna.
Apalagi Dispar Palu, sambung Ratna, di tengah efisiensi anggaran justru beroleh kenaikan anggaran dari sekitar Rp9-10 miliar pada tahun sebelumnya, menjadi Rp11 miliar pada 2026.
Legislator dapil Palu Selatan-Tatanga itu juga menyorot kurangnya inventarisasi masalah di internal Dispar Palu. Salah satunya lantaran keberadaan satu bangunan di lokasi wisata Salena yang memang menjadi area yuridiksi Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.
Selain Muslimun dan Ratna, anggota DPRD Palu, Nendra Kusuma Putra, mendesak agar kepala dinas terkait dan jajarannya agar segera memperbaharui Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata periode 2021-2026 yang akan segera berakhir.
Menimbang pelbagai masukkan dari sesama anggota, Ketua Komisi B DPRD Palu, Rusman Ramli, meminta agar Dispar Palu mengajak instansi lain maupun pihak swasta untuk meningkatkan potensi pariwisata kota baik yang lama maupun baru demi meningkatkan perekonomian daerah.
“Misalnya, Kawasan Wisata Salena, bukan hanya pekerjaan Dinas Pariwisata saja. Harus ada keterlibatan Dinas Permukiman, Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan pihak-pihak lain yang diharapkan bisa berkontribusi dalam peningkatan sektor pariwisata,” tandasnya. (*/Rbt)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
