PALU – Ditreskrimum Polda Sulteng berhasil membongkar praktek prostitusi online melalui aplikasi WhatsApp dan MiChat dengan modus open Boking Order (BO) di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Praktek prostitusi online berhasil di ungkap berawal dari penggeledahan home stay di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Anoa Palu, pada Jumat (26/3/2021) malam.
Dari keduahome stay sebanyak 22 muda mudi diamankan saat penggeledahan yang di pimpin langsung Dirreskrimum Polda Sulteng Kombes Polisi Novia Jaya, SH, MM.
“Hasil penyidikan praktek prostitusi diketahui telah melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan pelaku tindak pidana, empat ditetapkan tersangka dua diantaranya dibawah umur, tujuh berstatus korban empat diantaranya juga dibawah umur,” ungkap Dirreskrimum Polda Sulteng didampingi Kabidhumas Polda Sulteng, Selasa (30/3/2021).
Ia juga menjelaskan bahwa modus yang digunakan para pelaku adalah korban menerima Boking Order (BO) untuk pelayanan Jasa Prostitusi melalui Aplikasi Whatshap (WA) maupun MiChat dengan tarif dari Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 1.500.000
Kedua, tersangka mencari pelanggan yang korbanya adalah anak-anak untuk Boking Order (BO) pelayanan Seksual, ketika mereka sudah mendapatkan pelanggan dan terjadi transaksi yang bersangkutan mendapat upah berupa uang dengan jumlah bervariasi yang telah ditentukan
“Dari hasil pelayanan Jasa Seksual masing-masing korban memberikan Tips kepada mucikarinya mulai dari Rp. 50.000 sampai Rp. 500.000. Korban terpaksa melakukan prostitusi dikarenakan terhimpit permasalahan ekonomi, kurang perhatian orang dan ada masalah di keluarganya,” terang Novia Jaya.
Mantan Kapolres Parimo ini juga menjelaskan,
Hasil penyidikan, penyidik menetapkan WS (22 th), HG (26 th), VR (17 th) dan MR (17 th) sebagai tersangka, WS dan HG langsung ditahan, sementara VR dan MR tidak dilakukan penahanan karena dibawah umur.
“Tersangka diduga melakukan praktek protitusi atau tindak pidana exploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan seksual dan menjadi mucikari, sehingga di jerat Pasal 88 Jo pasal 76 huruf (i) UU N0 35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 296 KUHPidana, diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200 Juta,” tutup Dirreskrimum Polda Sulteng ini.(Ajir)
