KABAR TERKINI

Rini Haris Jaring Aspirasi Warga Kawatuna, Usulan Infrastruktur Mengemuka Aktivitas PETI di Desa Busak Merajalela, JATAM Sulteng Kritik Polres Buol Terkesan Tutup Mata Respon GAPKI Soal Konflik Sektor Sawit di Sulteng Jasa Raharja Salurkan Santunan Rp2,4 Triliun, Wujud Nyata Perlindungan Sosial bagi Korban Kecelakaan Kolam Perendaman PETI Milik Para Cukong Diduga Merajalela di Poboya

Kolam Perendaman PETI Milik Para Cukong Merajalela di Poboya

21 Oktober 2025

Kolam Perendaman PETI Milik Para Cukong Diduga Merajalela di Poboya

PALU, KABAR SULTENG – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan metode perendaman di area kontra […]

20 Oktober 2025

Penjelasan DPRD Sulteng Soal Isu Aktivitas Tambang Galian C di Mamboro Barat-Taipa

Kasus Pokok Adalah Pencabulan Anak Perlu ditekankan sejak awal bahwa perkara utama dalam kasus ini adalah dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, bukan dugaan penganiayaan oleh keluarga korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib mendapat perlindungan maksimal dari negara. Dalam konteks ini, segala bentuk reaksi keluarga korban harus dipahami sebagai akibat langsung dari kejahatan utama, yakni perbuatan cabul terhadap anak yang seharusnya segera ditangani oleh kepolisian. 2. Keterlambatan Polisi Adalah Pemicu, Bukan Pembenaran Laporan Balik Kronologi menunjukkan bahwa laporan pencabulan telah masuk ke pihak kepolisian lebih dari satu minggu tanpa tindakan berarti. Barulah setelah keluarga korban bereaksi emosional, penegak hukum mulai bergerak memproses laporan. Fakta ini menunjukkan adanya kelalaian atau lambannya respons aparat penegak hukum, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan bertindak spontan. Dalam perspektif hukum administrasi dan etik kepolisian, hal ini termasuk maladministrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yaitu perilaku tidak profesional aparat yang merugikan masyarakat pencari keadilan. 3. Reaksi Keluarga Korban Bukan Tindak Pidana dalam Arti Substantif Meskipun secara formal tindakan fisik bisa disebut sebagai “penganiayaan”, namun unsur kesengajaan (mens rea) dalam Pasal 351 KUHP tidak terpenuhi secara penuh. Tindakan keluarga korban bukan didorong oleh niat jahat, melainkan oleh rasa frustrasi, marah, dan kecewa terhadap kejahatan yang menimpa anaknya serta lambannya proses hukum. Dalam hukum pidana modern, termasuk menurut doktrin alasan pemaaf (verontschuldiging), tindakan yang terjadi karena dorongan emosi yang wajar akibat ketidakadilan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini dikenal sebagai “overmacht psikis” atau keadaan daya paksa batin yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. 4. Polisi Wajib Melindungi Korban dan Keluarganya, Bukan Membuka Ruang Kriminalisasi Sebagai pelaksana undang-undang, penyidik kepolisian wajib mengedepankan perlindungan terhadap korban anak dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam: Pasal 59A ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 43 UU TPKS, dan Pasal 7 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Artinya, laporan balik oleh pelaku tidak boleh dijadikan dasar untuk menekan atau mengkriminalisasi keluarga korban, karena hal itu justru bertentangan dengan asas perlindungan terhadap korban dan prinsip non-viktimisasi ganda (double victimization). 5. Fokus Penegak Hukum Harus pada Kejahatan Utama: Pencabulan Anak Secara hierarki kepentingan hukum, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual menempati prioritas tertinggi. Polisi berkewajiban untuk: Segera melakukan penyelidikan dan penahanan terhadap pelaku pencabulan (Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak). Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana prinsip universal Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia. Mencegah segala bentuk intimidasi atau balasan hukum terhadap keluarga korban. 6. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Keluarga Korban Jika laporan pencabulan tidak ditangani secara profesional, keluarga korban berhak menempuh langkah hukum lanjutan, antara lain: Melaporkan ke Divisi Propam Polri atas dugaan kelalaian atau keberpihakan penyidik. Mengadu ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi penanganan laporan. Meminta perlindungan dan pendampingan ke LPSK, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban. Meminta dukungan dari lembaga perlindungan anak atau lembaga bantuan hukum (LBH) untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan berpihak pada korban. 7. Kesimpulan: Negara Harus Hadir Melindungi, Bukan Menyalahkan Korban Kasus ini menunjukkan bahwa reaksi keluarga korban adalah konsekuensi dari lemahnya respons aparat penegak hukum. Secara moral dan yuridis, tidak pantas tindakan tersebut disamakan dengan tindak pidana penganiayaan yang berdiri sendiri. Negara melalui kepolisian justru harus memfokuskan penyidikan pada kejahatan utama, yakni pencabulan terhadap anak, serta memastikan keluarga korban: Tidak dikriminalisasi, Mendapat pendampingan hukum dan psikologis, dan Dilindungi dari segala bentuk tekanan hukum dari pihak pelaku.

18 Oktober 2025

Pengrajin Tenun Lokal Dukung Ranperda Inisiatif DPRD Palu, Sampaikan Catatan Penting

Respons Warga Talise Terkait Ranperda Perlindungan Petani Garam

17 Oktober 2025

Respons Warga Talise Terkait Ranperda Perlindungan Petani Garam Inisiatif DPRD Palu

YAMMI Pertanyakan Sikap Gubenur Sulteng Soal PETI, Ini 5 Tuntutannya

13 Oktober 2025

YAMMI Pertanyakan Sikap Gubenur Sulteng Soal Maraknya Aktivitas PETI

YAMMI Sulteng Soroti Longsor di PETI Poboya, Peringatkan Potensi Korban Berikutnya

10 Oktober 2025

YAMMI Sulteng Soroti Longsor di PETI Poboya, Peringatkan Potensi Korban Berikutnya

Nasib Kolam Renang di Kawasan Eks STQ Jabal Nur Palu, Sebelumnya Mangkrak Pernah Dilidik Kejati, Dibangun lagi Tapi Tidak Difungsikan

25 September 2025

Kondisi Kolam Renang di Kawasan Eks STQ Jabal Nur Palu, Sebelumnya Mangkrak Pernah Dilidik Kejati, Dibangun lagi Tapi Tidak Difungsikan

Sukirman Ndala Resmi Nahkodai PB LS-ADI Masa Bakti 2025-2028

22 September 2025

Sukirman Ndala Resmi Nahkodai PB LS-ADI Masa Bakti 2025-2028

Rini Haris Jaring Aspirasi Warga Kawatuna, Usulan Infrastruktur Mengemuka

Aktivitas PETI di Desa Busak Merajalela, JATAM Sulteng Kritik Polres Buol Terkesan Tutup Mata

Aktivitas PETI di Desa Busak Merajalela, JATAM Sulteng Kritik Polres Buol Terkesan Tutup Mata

Respon GAPKI Soal Konflik Sektor Sawit di Sulteng

Respon GAPKI Soal Konflik Sektor Sawit di Sulteng

Jasa Raharja Salurkan Santunan Rp2,4 Triliun, Wujud Nyata Perlindungan Sosial bagi Korban Kecelakaan

Jasa Raharja Salurkan Santunan Rp2,4 Triliun, Wujud Nyata Perlindungan Sosial bagi Korban Kecelakaan

Kolam Perendaman PETI Milik Para Cukong Merajalela di Poboya

Kolam Perendaman PETI Milik Para Cukong Diduga Merajalela di Poboya

Tag: Palu

Kolam Perendaman PETI Milik Para Cukong Merajalela di Poboya

Sulawesi Tengah21 Oktober 2025

Kolam Perendaman PETI Milik Para Cukong Diduga Merajalela di Poboya

PALU, KABAR SULTENG – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan metode perendaman di area […]

Sulawesi Tengah20 Oktober 2025

Penjelasan DPRD Sulteng Soal Isu Aktivitas Tambang Galian C di Mamboro Barat-Taipa

PALU, KABAR SULTENG – Isu adanya aktivitas tambang Galian C milik PT Arasmulya dan PT […]

Kasus Pokok Adalah Pencabulan Anak Perlu ditekankan sejak awal bahwa perkara utama dalam kasus ini adalah dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, bukan dugaan penganiayaan oleh keluarga korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib mendapat perlindungan maksimal dari negara. Dalam konteks ini, segala bentuk reaksi keluarga korban harus dipahami sebagai akibat langsung dari kejahatan utama, yakni perbuatan cabul terhadap anak yang seharusnya segera ditangani oleh kepolisian. 2. Keterlambatan Polisi Adalah Pemicu, Bukan Pembenaran Laporan Balik Kronologi menunjukkan bahwa laporan pencabulan telah masuk ke pihak kepolisian lebih dari satu minggu tanpa tindakan berarti. Barulah setelah keluarga korban bereaksi emosional, penegak hukum mulai bergerak memproses laporan. Fakta ini menunjukkan adanya kelalaian atau lambannya respons aparat penegak hukum, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan bertindak spontan. Dalam perspektif hukum administrasi dan etik kepolisian, hal ini termasuk maladministrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yaitu perilaku tidak profesional aparat yang merugikan masyarakat pencari keadilan. 3. Reaksi Keluarga Korban Bukan Tindak Pidana dalam Arti Substantif Meskipun secara formal tindakan fisik bisa disebut sebagai “penganiayaan”, namun unsur kesengajaan (mens rea) dalam Pasal 351 KUHP tidak terpenuhi secara penuh. Tindakan keluarga korban bukan didorong oleh niat jahat, melainkan oleh rasa frustrasi, marah, dan kecewa terhadap kejahatan yang menimpa anaknya serta lambannya proses hukum. Dalam hukum pidana modern, termasuk menurut doktrin alasan pemaaf (verontschuldiging), tindakan yang terjadi karena dorongan emosi yang wajar akibat ketidakadilan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini dikenal sebagai “overmacht psikis” atau keadaan daya paksa batin yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. 4. Polisi Wajib Melindungi Korban dan Keluarganya, Bukan Membuka Ruang Kriminalisasi Sebagai pelaksana undang-undang, penyidik kepolisian wajib mengedepankan perlindungan terhadap korban anak dan keluarganya, sebagaimana diatur dalam: Pasal 59A ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 43 UU TPKS, dan Pasal 7 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Artinya, laporan balik oleh pelaku tidak boleh dijadikan dasar untuk menekan atau mengkriminalisasi keluarga korban, karena hal itu justru bertentangan dengan asas perlindungan terhadap korban dan prinsip non-viktimisasi ganda (double victimization). 5. Fokus Penegak Hukum Harus pada Kejahatan Utama: Pencabulan Anak Secara hierarki kepentingan hukum, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual menempati prioritas tertinggi. Polisi berkewajiban untuk: Segera melakukan penyelidikan dan penahanan terhadap pelaku pencabulan (Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak). Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana prinsip universal Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia. Mencegah segala bentuk intimidasi atau balasan hukum terhadap keluarga korban. 6. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Keluarga Korban Jika laporan pencabulan tidak ditangani secara profesional, keluarga korban berhak menempuh langkah hukum lanjutan, antara lain: Melaporkan ke Divisi Propam Polri atas dugaan kelalaian atau keberpihakan penyidik. Mengadu ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi penanganan laporan. Meminta perlindungan dan pendampingan ke LPSK, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban. Meminta dukungan dari lembaga perlindungan anak atau lembaga bantuan hukum (LBH) untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan berpihak pada korban. 7. Kesimpulan: Negara Harus Hadir Melindungi, Bukan Menyalahkan Korban Kasus ini menunjukkan bahwa reaksi keluarga korban adalah konsekuensi dari lemahnya respons aparat penegak hukum. Secara moral dan yuridis, tidak pantas tindakan tersebut disamakan dengan tindak pidana penganiayaan yang berdiri sendiri. Negara melalui kepolisian justru harus memfokuskan penyidikan pada kejahatan utama, yakni pencabulan terhadap anak, serta memastikan keluarga korban: Tidak dikriminalisasi, Mendapat pendampingan hukum dan psikologis, dan Dilindungi dari segala bentuk tekanan hukum dari pihak pelaku.

Sulawesi Tengah18 Oktober 2025

Pengrajin Tenun Lokal Dukung Ranperda Inisiatif DPRD Palu, Sampaikan Catatan Penting

PALU, KABAR SULTENG – Pengrajin tenun lokal mendukung Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Pelestarian Batik […]

Respons Warga Talise Terkait Ranperda Perlindungan Petani Garam

Sulawesi Tengah17 Oktober 2025

Respons Warga Talise Terkait Ranperda Perlindungan Petani Garam Inisiatif DPRD Palu

PALU, KABAR SULTENG – Warga Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu merespons Rancangan Peraturan Daerah […]

YAMMI Pertanyakan Sikap Gubenur Sulteng Soal PETI, Ini 5 Tuntutannya

Sulawesi Tengah13 Oktober 2025

YAMMI Pertanyakan Sikap Gubenur Sulteng Soal Maraknya Aktivitas PETI

PALU, KABAR SULTENG – Yayasan Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar aksi demonstrasi […]

YAMMI Sulteng Soroti Longsor di PETI Poboya, Peringatkan Potensi Korban Berikutnya

Sulawesi Tengah10 Oktober 2025

YAMMI Sulteng Soroti Longsor di PETI Poboya, Peringatkan Potensi Korban Berikutnya

PALU, KABAR SULTENG – Yayasan Advokasi Masyarakat Madani Indonesia (YAMMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti kembali […]

Nasib Kolam Renang di Kawasan Eks STQ Jabal Nur Palu, Sebelumnya Mangkrak Pernah Dilidik Kejati, Dibangun lagi Tapi Tidak Difungsikan

Sulawesi Tengah25 September 2025

Kondisi Kolam Renang di Kawasan Eks STQ Jabal Nur Palu, Sebelumnya Mangkrak Pernah Dilidik Kejati, Dibangun lagi Tapi Tidak Difungsikan

PALU, KABAR SULTENG – Mungkin bagi masyarakat Kota Palu pernah melihat dari kejauhan keberadaan bangunan […]

Sukirman Ndala Resmi Nahkodai PB LS-ADI Masa Bakti 2025-2028

Sulawesi Tengah22 September 2025

Sukirman Ndala Resmi Nahkodai PB LS-ADI Masa Bakti 2025-2028

PALU, KABAR SULTENG – Sukirman A U Ndala, SP resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus […]

Lewat Inovasi Livin’ Merchant, Bank Mandiri Palu Dukung Digitalisasi UMKM

Sulawesi Tengah16 September 202516 September 2025

Lewat Inovasi Livin’ Merchant, Bank Mandiri Palu Dukung Digitalisasi UMKM

PALU, KABAR SULTENG – Bank Mandiri Palu terus menunjukkan komitmennya mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, […]

PT CPM Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang

Sulawesi Tengah10 September 2025

PT CPM Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang

PALU, KABAR SULTENG – PT Citra Palu Minerals (CPM) melaksanakan konsultasi publik penyusunan dokumen rencana […]

Praktik Prostitusi di Eks Lokalisasi Tondo Kiri Kian Marak, MUI Sulteng Desak Pemerintah dan APH Bertindak

Sulawesi Tengah29 Agustus 2025

Praktik Prostitusi di Eks Lokalisasi Tondo Kiri Kian Marak, MUI Sulteng Desak Pemerintah dan APH Bertindak

PALU, KABAR SULTENG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan keprihatinan mendalam […]

Orca Dental Studio Gandeng Millenium Gym Hadirkan Pemeriksaan Gigi Gratis dan Transparansi Biaya di Palu

Sulawesi Tengah26 Agustus 2025

Orca Dental Studio Gandeng Millenium Gym Hadirkan Pemeriksaan Gigi Gratis dan Transparansi Biaya di Palu

PALU, KABAR SULTENG – Orca Dental Studio berkolaborasi dengan Millenium Gym menghadirkan pemeriksaan gigi gratis […]

1
2
3
…
14
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.