PALU, KABAR SULTENG – Ratusan warga lingkar tambang Poboya menggelar demonstrasi di depan kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), pada Kamis, (4/12/2025).
Massa aksi mendesak perusahaan melakukan penciutan lahan konsesi menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat lingkar tambang Poboya bisa mengelola tambang melalui izin pertambangan rakyat (IPR).
Sejak pagi, massa memenuhi halaman kantor PT CPM sambil membawa spanduk, poster, dan pengeras suara.
Mereka menilai pengelolaan tambang Poboya selama ini tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan.
Warga menegaskan bahwa pembentukan WPR sangat mendesak untuk membuka akses ekonomi bagi mereka yang menggantungkan hidup pada tambang tradisional.
Baca juga: Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana Masih Ngambang?
Koordinator lapangan, Kusnadi Paputungan, menyampaikan bahwa warga sudah lama kecewa dengan sikap PT CPM yang dianggap tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam menanggapi tuntutan masyarakat.
“Sejak awal CPM seakan tidak pernah berniat melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat,” tegasnya, disambut sorakan setuju para peserta aksi. Ia menambahkan, penciutan lahan konsesi sudah berulang kali diminta, namun tak pernah direspons serius oleh perusahaan.
Kusnadi menegaskan bahwa masyarakat lingkar tambang Poboya selama ini hidup dalam keterbatasan akibat ketatnya pembatasan akses wilayah konsesi. Warga hanya menuntut ruang yang adil untuk mengelola tambang secara legal melalui mekanisme IPR.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Poboya, Herman, menilai keberadaan PT CPM sejak awal operasi tidak pernah memberikan manfaat langsung bagi warga. Ia menyebut berbagai janji perusahaan tak pernah terealisasi.
“CPM hanya mau menguasai sendiri konsesi tambang di Poboya,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak historis dan moral untuk mengelola sumber daya alam di wilayah mereka, apalagi regulasi WPR jelas membuka ruang bagi pengelolaan tambang rakyat.
Tokoh masyarakat Poboya, Sofyar, juga menyampaikan ultimatum keras. Ia memberikan waktu satu minggu bagi PT CPM untuk memberikan respons resmi.
“Satu minggu dari hari ini, kalau CPM tidak merespons, akan ada aksi lanjutan supaya CPM diusir dari Kota Palu,” tegasnya.
Ia menekankan warga tidak menginginkan konflik, tetapi sikap perusahaan yang tidak jelas membuat kesabaran warga habis.
Menurut Sofyar, warga siap melakukan aksi lebih besar jika aspirasi mereka kembali diabaikan. Mereka tidak menolak perusahaan, namun menuntut pembagian ruang yang adil agar warga tidak semakin terpinggirkan dari sumber penghidupan mereka.
Sayangnya, hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun perwakilan manajemen PT CPM yang turun menemui massa.
Ketiadaan respons ini semakin menguatkan anggapan warga bahwa perusahaan enggan membuka ruang dialog tentang masa depan lahan konsesi dan kemungkinan penetapan WPR.
Aksi berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat Polresta Palu. Puluhan personel berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Setelah beberapa jam berorasi, warga membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka menegaskan aksi hari ini bukan yang terakhir. Jika dalam sepekan PT CPM tidak memberikan jawaban resmi, warga siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar.
Bagi masyarakat Poboya, perjuangan ini bukan sekadar soal tambang, tetapi menyangkut hak hidup dan akses ekonomi yang selama ini terhalang kebijakan perusahaan.
Mereka juga berharap pemerintah daerah turun tangan memfasilitasi dialog agar ketegangan tidak berkepanjangan.
Kini, warga menunggu langkah PT CPM. Respons perusahaan dalam satu minggu ke depan akan menentukan arah perjuangan selanjutnya dan menjadi bukti apakah aspirasi warga benar-benar didengar.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
