PALU, KABAR SULTENG – DPRD Sulteng melalui Komisi I menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI guna membahas persoalan kejelasan tapal batas antara Sulteng dengan Sulbar.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, menyebut bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal koordinasi untuk memastikan arah kebijakan dan dasar hukum dalam penetapan batas wilayah antara Kabupaten Donggala (Sulteng) dan Kabupaten Pasangkayu (Sulbar).
“Konsultasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan agar penegasan batas berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” kata Bartho dari Jakarta, Jumat (07/11/2025).
Inisiatif ini, sambung Bartho, diharapkan menjadi momentum penting menuju tercapainya batas yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di kedua wilayah.
“Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat dua kepala daerah yakni Bupati Donggala dan Bupati Pasangkayu akan melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat melalui Kemendagri, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri RI, Raziras Rahmadillah, menyampaikan bahwa penyelesaian batas wilayah antarprovinsi harus dilakukan secara sistematis.
Tak hanya itu, lanjut Raziras, pihak-pihak terkait perlu melalui verifikasi peta batas, survei koordinat lapangan, dan kesepakatan bersama, bahkan perlu dilakukan jajak pendapat kepada warga di pebatasan antarpemerintah daerah tersebut, sebelum ditetapkan secara hukum oleh Kemendagri RI.
“Penegasan batas wilayah bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga dasar penting bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Raziras.
Dalam perjumpaan di Direktorat Jenderal Batas Administrasi Kewilayahan itu turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulteng lainnya, yaitu Elisa Bunga Allo, Hartati, Yusuf, dan Fatima Lasawedi, serta Dahri Saleh selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulteng.***
