Ia menyebut, setiap tahun anggaran selalu digelontorkan, proyek dikerjakan, namun masalah longsor di jalur vital itu tidak pernah selesai.
Akibatnya, masyarakat pengguna jalanlah yang terus menanggung risiko kecelakaan dan kerugian.
“Proyek Kebun Kopi bukan hanya proyek abadi, tetapi proyek yang sengaja dipelihara agar terus ada anggaran yang bisa dinikmati. Negara seharusnya bertanggung jawab atas berbagai musibah longsor yang terjadi, bukan lepas tangan. KPK harus turun tangan mengusut tuntas proyek ini, karena ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran,” tegas Erwin, Selasa (16/9).
Ia bahkan menyatakan Gapensi Donggala akan melakukan investigasi independen terkait alokasi anggaran sejak awal proyek hingga saat ini.
Menurutnya, besar kemungkinan dana besar yang dikucurkan hanya dinikmati segelintir pihak, baik pengguna anggaran maupun kontraktor.
