DPRD Sulteng Dorong Pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan

DPRD Sulteng Dorong Pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan
DPRD Sulteng Dorong Pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan

PALU, KABAR SULTENG – DPRD Sulteng dorong pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Syarifudin Hafid menyatakan optimisme bahwa Sulteng akan menjadi provinsi terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Pernyataan itu Syarifudin sampaikan menanggapi instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem nasional turun hingga nol persen pada akhir 2026.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di Sulteng, tidak hanya gubernur dan perangkat pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh kepala daerah kabupaten dan kota.

“Pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus diselesaikan. Saya melihat sembilan program Berani yang dicanangkan gubernur sangat relevan dengan instruksi presiden. Tinggal bagaimana kita bersinergi agar program tersebut benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya, Selasa (9/9/2025).

Baca Juga: 30 Tuntutan Massa Aksi soal Isu Daerah-Nasional Ditandatangani Pimpinan DPRD Sulteng

Syarifudin bahkan mendorong pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan di tingkat provinsi.

Menurutnya, keberadaan satgas akan mempercepat integrasi kebijakan pusat dengan program daerah serta memperkuat keterlibatan masyarakat.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kelompok masyarakat untuk menyusun strategi bersama dalam mendukung agenda besar tersebut.

Politisi yang dikenal vokal ini menegaskan, Sulawesi Tengah memiliki peluang besar menjadi acuan nasional dalam menekan angka kemiskinan.

“Dengan keseriusan Gubernur Anwar Hafid dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, saya yakin Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi acuan dalam pengentasan kemiskinan. Paradoks ekonomi kita harus dijawab, kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus sejalan dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.

Selain itu, Syarifudin menekankan pentingnya pengawalan program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar terimplementasi di daerah.

“Semua pihak harus kompak, baik DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Jika kita bersatu, Sulawesi Tengah akan berada di garda depan dalam menghapus kemiskinan ekstrem,” tuturnya penuh keyakinan. ***

Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini

Pos terkait