PALU, KABAR SULTENG – Ketua DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim menandatangani berita acara berisi 30 tuntutan massa aksi soal isu daerah dan nasional.
Tuntutan ini disampaikan aliansi mahasiswa se Kota Palu dalam unjuk rasa di gedung DPRD Sulteng pada Senin (1/9/2025) siang.
Dalam aksi itu ribuan massa memasuki halaman depan Kantor DPRD Sulteng di Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu.
Massa aksi disambut Ketua DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim bersama jajaran pimpinan DPRD Sulteng.
Baca Juga: Unjuk Rasa Berlangsung Damai, Ketua DPRD Sulteng Dengar Aspirasi Massa Aksi
Tak hanya itu, Gunernur Sulteng, Wali Kota Palu hingga tokoh masyarakat Rusdy Mastura turut hadir di tengah-tengah massa aksi.
Hadir pula Komandan Korem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma dan Kapolres Palu Kombes Pol Deny Abrahams.
Amatan media ini, Ketua DPRD Sulteng dan unsur eksekutif dan TNI-Polri tampak duduk bersila saat mendengarkan aspirasi massa aksi tersebut.
Aksi yang dimulai pukul 11.50 WITA dan berakhir pukul pukul 15.30 WITA.
Di depan kantor DPRD Sulteng, masa aksi menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, khususnya tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Di akhir unjuk rasa Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim dan wakilnya Arista menandatangani berita acara.
Dalam berita acara itu, Ketua DPRD Sulteng menyatakan keprihatinan dan turut berdukacita atas terjadinya insiden yang menimpa affan kurniawan dan seluruh masyarakat yang menjadi korban akibat aksi demontrasi yang terjadi di seluruh indonesia serta akan mengawal kasus yang dimaksud sampai tuntas.
“Mendukung penuh tuntutan yang menjadi isu daerah dan isu nasional sebagaimana terlampir yang telah disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat kota palu menggungat,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Janji Tindak Seluruh Tambang Ilegal di Hadapan Ribuan Massa Aksi
Adapun hasil kesepakatan aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat Kota Palu Menggugat sebagai berikut:
Isu Daerah :
- Evaluasi pajak UMKM 10 persen di Kota Palu.
- Membatalkan kenaikan gaji pegawai
- Mengevaluasi program berani cerdas
- Evaluasi seluruh tambang di Sulawesi Tengah
Isu Nasional :
- Tolak RKUHAP
- Bubarkan DPR, yang mana menjadi isu propaganda bagi mahasiswa
- Evaluasi alih fungsi lahan dan pertambangan
- Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
- Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia
- Menagih 19 Juta janji lapangan pekerjaan
- Jaminan sosial untuk perempuan dan anak
- Naikan gaji profesi pengajar, guru dan dosen
- Evakuasi program Makan Bergizi Gratis
- Mengecam tindakan represif aparat
- Pemerintahan gagal mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat
- Menomorsatukan pendidikan
- Mengecam pembungkaman terhadap media
- Pencopotan anggota DPR RI yang menyampaikan narasi provokatif dan anti rakyat
- Copot Kapolri
- Menuntut audit dan transparansi terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh DPR
- Sejahterakan guru dan tenaga kesehatan
- Mengajukan Yudisial Review terkait syarat pencalonan anggota DPR
- Mengembalikan otonomi daerah
- Hapus tunjangan terhadap seluruh DPR RI
- Kawal pengusutan kasus terhadap saudara Affan Kurniawan, dan menuntut kepolisian dan DPR bertanggung jawab atas meninggalnya alm Affan Kurniawan
- Evaluasi seluruh kebijakan pemerintah
- Hentikan segala tindakan represif terhadap masyarakat di tanah papua
- Reformasi militer kepolisian, militer dan DPR
- Evaluasi kinerja tujuh anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah yang dalam hal ini kami tidak percayai lagi
- Sahkan RUU PPRT
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
