JAKARTA – Jasa Raharja menggelar acara Ngobrol Keselamatan bersama pakar transportasi untuk mendukung program nasional “Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overload (ODOL)”, di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta, Rabu sore (4/6/2025). Kegiatan ini menjadi ajang diskusi lintas sektor
Program Zero ODOL merupakan kebijakan strategis pemerintah dan Polri untuk menghapuskan praktik kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan yang diatur dalam regulasi. Kendaraan ODOL diketahui sebagai penyebab utama kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, dan inefisiensi logistik.
Korlantas Polri bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terus menjalankan langkah bertahap, mulai dari edukasi, sosialisasi, penindakan hingga normalisasi kendaraan. Target utama dari program ini adalah tercapainya Zero ODOL secara nasional pada 2025.
Baca juga: Jasa Raharja Siap Bantu Sukseskan Program Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Over Load
Plt Direktur Utama Jasa Raharja Rubi Handojo membuka diskusi yang berlangsung terbuka dan konstruktif.
Ketua Inisiatif Strategi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas memandu jalannya diskusi.
Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, SH, M.Hum beserta jajaran, Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Rudi Irawan, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantono, serta perwakilan dari BPJT, KNKT, akademisi, dan asosiasi transportasi nasional.
Rubi Handojo, yang didampingi Direktur Operasional Dewi Aryani Suzana dan Direktur Kepatuhan serta Manajemen Risiko Harwan Muldidarmawan, menegaskan komitmen Jasa Raharja mendukung terciptanya transportasi yang aman dan berkelanjutan.
“Kami menyambut baik forum ini. Hasil diskusi akan kami tindak lanjuti dan terjemahkan ke dalam aksi nyata. Jasa Raharja siap mendukung penuh program Zero ODOL demi keselamatan berlalu lintas,” ujar Rubi.
Diskusi mengulas tantangan dan peluang dalam menekan kendaraan ODOL yang selama ini menjadi sumber utama kerusakan infrastruktur jalan, pemborosan energi, dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Akademisi sekaligus perwakilan BPJT, Sonny Sulaksono Wibowo, menyoroti lemahnya pemahaman pengemudi terhadap aturan dan pentingnya edukasi.
“Penanganan ODOL harus berbasis pada road map yang jelas. Kakorlantas sudah memulai dengan pendataan, tapi persoalan utamanya ada di pengemudi. Edukasi soal packaging barang dan pengangkutan bahan berbahaya masih sangat minim. Belum ada regulasi khusus untuk pengangkutan B3, ini harus jadi perhatian,” tegas Sonny.
Ketua Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) Andyka Kusuma menekankan perlunya penyusunan road map yang terukur dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi.
“Dampak ODOL bukan sekadar kerugian materi, tetapi juga accident cost yang sering tidak tercatat dalam data resmi. Misalnya, kematian kepala keluarga usia produktif bisa menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp9 miliar,” jelas Andyka.
Moderator Ki Darmaningtyas menutup diskusi dengan apresiasi terhadap antusiasme peserta. Ia mengusulkan penyusunan buku putih sebagai panduan kolektif lintas sektor untuk solusi penertiban ODOL.
“Buku putih ini akan berisi solusi dari masing-masing perspektif peserta. Dalam sebulan, semua naskah akan dihimpun sebagai bahan sosialisasi bersama,” ujarnya.***
Ikuti update berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Official kabarsulteng.id, klik di sini
