PALU, KABAR SULTENG – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan duka mendalam atas tragedi longsor di kawasan tambang Poboya yang menewaskan dua warga.
Ketua KNPI Sulteng, Widya Ponulele, menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan tambang di wilayah tersebut.
“Keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam,” tegas Widya, Rabu (4/6/2025).
Widya menilai peristiwa ini tak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Pemerintah, kata Widya, perlu segera bertindak, tidak hanya menertibkan aktivitas tambang ilegal, tetapi juga membangun pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan terhadap warga di sekitar lokasi tambang.
Widya juga menyoroti akar persoalan yang memicu maraknya tambang ilegal, yakni minimnya akses terhadap pekerjaan layak dan lemahnya pengawasan.
“Menertibkan tanpa menawarkan solusi justru memicu ketegangan sosial baru. KNPI mendorong pemerintah membuka ruang dialog serta merancang solusi bersama yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemuda daerah,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Widya, KNPI Sulteng mendorong tiga langkah strategis, diantaranya:
Menegakkan hukum secara adil terhadap aktivitas tambang ilegal tanpa mengabaikan pendekatan sosial.
Menyediakan alternatif ekonomi yang nyata bagi warga sekitar tambang, termasuk pelatihan dan akses modal usaha.
Menguatkan peran pemuda lokal dalam mitigasi, pemantauan lingkungan, dan edukasi keselamatan.
KNPI menyatakan komitmennya untuk mengawal perubahan menuju tata kelola pertambangan yang adil dan ramah lingkungan.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak menjadi alasan pembiaran terhadap risiko kemanusiaan dan kerusakan ekologis. Aktivitas tambang harus mengutamakan keamanan dan keselamatan warga di sekitar lokasi,” tutup Widya.***
