PALU, KABAR SULTENG – Kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat maraknya tambang ilegal di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan akademisi.
Menyoroti permasalahan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Palu menggelar Diskusi Intelektual Ilegal Mining bertema “Telaah Penegakan Hukum dan Dampak Sosial bagi Masyarakat Sulteng” di Aula Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako, Rabu (26/2/2025).
Diskusi ini menghadirkan Dr. Jalaluddin, SH, MH sebagai narasumber serta diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas dan organisasi.
Dalam forum tersebut, Dr. Jalaluddin menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yang menurutnya mengalami tumpang-tindih regulasi serta dipengaruhi oleh budaya nepotisme. Ia menegaskan bahwa struktur hukum yang lemah berkontribusi pada maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang pada akhirnya menghambat pemberantasan tambang ilegal.
“Penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kultur saling tolong-menolong yang justru melanggengkan praktik KKN. Ini yang menyebabkan sulitnya menindak tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” terangnya.
