KABAR SULTENG, PARIGI MOUTONG – Bupati Samsurizal Tombolotutu minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong konsultasikan gaji dobel anggota PPK berstatus ASN dan P3K ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) di Kota Palu.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Parigi Moutong saat melakukan pertemuan dengan anggota PPK se Kabupaten Parimo, di Rujab Bupati, Sabtu, 21 Januari 2023.
Baca juga: Komitmen Peduli Olahraga, Samsurizal Akan Lakukan Gebrakan Ini
Pertemuan tersebut membahas terkait Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) yang berstatus Pegawai NegerI Sipil (PNS) dan berstatus Perjanjian Kerja sebagai P3K yang menerima gaji dobel dari Negara serta merangkap jabatan.
Bupati meminta Kepada Sekretaris KPU Parigi Moutong Andi Arif secepatnya untuk konsultasikan hal tersebut utamanya ke BPKP di Palu.
“Agar tidak salah melangkah dalam kepastian aturan dan PPK juga aman, gaji dobel anggota PPK berstatus ASN dan P3K harus di Konsultasikan degan baik bersama BPKP provinsi atau lembaga terkait dengan keuangan, karena gaji dari KPU juga gaji Negara,” ucap Bupati Samsurizal.
Baca juga: Festival Durian di Parimo Direspon Positif Kementan RI
Bupati juga menginginkan jika nantinya dikemudian hari tidak terdapat temuan Bagi Para anggota PPK yang berstatus ASN atau P3K tersebut.
Sementara itu, Sekretaris KPU Parimo Andi Arif mengatakan siap melaksanakan perintah Bupati dan juga akan menyurat Kepada Kementerian Keuangan terkait persoalan tersebut agar tidak salah melangkah.
“Memang benar di Republik Indonesia ini tidak di benarkan seorang PNS atau PPPK untuk menerima dua gaji, namun dalam mata anggaran KPU untuk PPK itu bukan dalam berbentuk gaji tetapi adalah honor kenapa seperti itu karna sifatnya hanya sesaat , jadi pas kegiatan sudah selesai maka otomatis mereka akan di bubarkan,” terangnya.***
