KABARSULTENG.ID, PALU – Beberapa oknum, khususnya yang mengatasnamakan tokoh pemuda Alkhairaat, terus mempermasalahkan status Habib Ali bin Muhammad Aljufri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Alkhairaat.
Habib Ali dianggap sudah demisioner sehingga tidak bisa lagi melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum PB Alkhairaat.
Telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pakar PB Alkhairaat, Prof Dr. Zainal Abidin, bahwa jabatan ketua umum tersebut tetap berlanjut atas titah Ketua Utama Alkhairaat, Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri, semasa hidup.
Namun oleh beberapa pihak tetap berdalih bahwa pernyataan lisan almarhum Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri tidak dapat dijadikan dalil untuk melegalkan status Habib Ali sebagai ketua umum. Pernyataan Habib Saggaf harus ditindaklanjuti dengan surat keputusan resmi.
Menyikapi polemik tersebut, Habib Abdurrahman bin Abdillah Aljufri, yang ditemui di kediamannya, Rabu (13/07), mengatakan, ada SK dari Ketua Utama Alkhairaat yang memerintahkan ketua umum untuk bertugas sampai hari ini.
Ie menjelaskan, sebelum munculnya Surat Keputusan (SK) Pembentukan Panitia Muktamar Besar XI Alkhairaat Tahun 2020 lalu, Ketua Utama Alkhairaat Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri telah mengeluarkan SK kepada Habib Ali sebagai ketua umum yang isinya merintahkan untuk dilakukan penyusunan struktur PB Alkhairaat.
“Setelah disusun, saya adalah salah satu saksi mata yang dipanggil oleh ketua utama ke Pesantren Madinatul Ilmi Dolo untuk mendiskusikan komposisi kepengurusan PB Alkhairaat. Saat itu beliau (ketua utama) sempat memberikan koreksi beberapa nama sehingga dilakukan perubahan,” ungkap putra mantan Ketum PB Alkhairaat, Habib Abdillah bin Muhammad Aljufri itu.
Sayangnya, kata dia, hasil koreksi nama-nama pengurus yang sudah dipesan oleh ketua utama, belum sempat dilihatnya kembali, berhubung kondisi kesehatannya yang semakin menurun, hingga akhirnya meninggal dunia.
Perlu diingat, tegas dia, SK Ketua Utama adalah memerintahkan ketua umum untuk bertugas sampai hari ini, sehingga masih sah sampai berlangsungnya muktamar nanti.
“Sebab bunyi suratnya memang seperti itu,” tekannya.
Ia mengakui persoalan status demisioner yang dipermasalahkan beberapa oknum. Namun, kata dia, mereka yang berstatus demisioner bukanlah ketua umum, melainkan struktur pengurus lainnya, mulai dari sekretaris jenderal hingga kepengurusan tingkat bawah di jajaran PB Alkhairaat.
“Karena perpanjangan SK yang dilakukan pada tahun 2021 memang hanya berlangsung sampai Juni 2022 terhadap sekjen serta pengurus lainnya,” terang Habib Man, sapaan akrabnya.
Olehnya, kata dia, apa yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Alkhairaat, Ridwan Yalidjama di beberapa media, bahwa pihak PB Alkhairaat sedang menunggu perpanjangan SK kepengurusan dari ketua utama, adalah pernyataan yang kurang tepat.
Lebih lanjut ia mengatakan, sejatinya muktamar merupakan inisiasi para tokoh Alkhairaat, salah satunya Almarhumah Prof Huzaema T. Yanggo. Kala itu, kata dia Huzaema menyampaikan kepada ketua utama untuk tetap menggelar muktamar yang salah satu tujuannya adalah memupuk silaturahim antar abna dari seluruh wilayah Indonesia.
“Ini yang mereka tidak pahami apa sebenarnya di balik muktamar itu sendiri,” ujarnya.
Ia meminta kepada seluruh abaul khairaat agar tidak berspekulasi apa-apa tentang jabatan apapun di PB Alkhairaat.
Bahkan, kata dia, komposisi jabatan di Alkhairaat bukanlah hal yang pantas untuk digunjingkan secara umum oleh berbagai pihak, sebab memiliki mekanisme khusus.
“Jangan kita berbicara tentang apapun yang bukan dalam kapasitas kita. Adapun soal yang semacam itu tidak bisa digunjingkan secara gamblang di depan umum. Mekanisme sudah ada, yakni ranah keluarga,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, hal esensial dalam penyelenggaraan muktamar adalah evaluasi serta pembaharuan berbagai program kerja untuk membawa bahtera besar bernama Alkhairaat di masa mendatang.
“Selain itu ada berbagai perencanaan yang sudah terpetakan sebelum masuknya pandemi, yakni membuka lebih banyak madrasah maupun pondok-pondok pesantren Alkhairaat ke wilayah-wilayah Papua, Jawa dan Sumatera,” tuturnya.
Sebab, kata dia, sebagian dari program kerja yang sedang berjalan, maupun yang nantinya akan dibahas dalam muktamar juga telah mendapat respon positif dari Wakil Presiden RI saat berkunjung ke Alkhairaat beberapa bulan yang lalu.
“Jadi itu yang seharusnya dibahas. Bukan yang seperti saat ini beredar justru soal jabatan,” katanya.
Ia pun mengimbau seluruh abnaul khairaat agar tetap tenang dan berpegang teguh pada pesan dari pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Aljufri atau Guru Tua. ***
