PALU, KABAR SULTENG – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng dr. Reny A. Lamadjido,menerima audiensi dari Direktorat Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait penanganan Status Siaga Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur pada Jumat (12/9/2025).
Dalam paparannya, perwakilan Direktorat Penyakit Menular Kemenkes RI, Ze Eza Yulia Pearlovie, menegaskan bahwa lonjakan kasus malaria di Parimo harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Status KLB Malaria tidak bisa dianggap remeh. Terjadi lonjakan kasus yang sangat signifikan di tahun 2025,” ujar Eza Yulia di hadapan Wakil Gubernur.
Berdasarkan data, Parigi Moutong pada tahun 2024 telah berstatus Eliminasi Malaria.
Namun, sejak awal 2025 kasus malaria meningkat hingga 75 persen. Kasus tertinggi tercatat di Puskesmas Moutong, Desa Lobu, Kecamatan Moutong dengan jumlah 126 kasus.
Eza mengungkapkan, salah satu penyebab tingginya kasus malaria adalah lahan bekas tambang yang menimbulkan genangan air dan menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk.
“Kami mendorong segera dilakukan pendeteksian dini menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test Malaria) agar penyebaran bisa dicegah sejak awal,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan akan mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera mengantisipasi lonjakan kasus malaria.
Ia juga menegaskan akan mengeluarkan surat edaran Gubernur kepada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah agar melakukan pencegahan dan pengendalian supaya kasus malaria tidak meluas ke daerah lain.
Selain itu, Wagub bersama Dinas Kesehatan Provinsi akan menggelar pertemuan daring dengan puskesmas dan pihak terkait di Parimo untuk memperkuat koordinasi sekaligus mensosialisasikan bahaya malaria yang dapat menyebabkan kematian.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, Kabid Rehab dan Rekon BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arif Budiman, serta perwakilan dari BPKAD, Dinas PMD, dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.***
