PALU, KABAR SULTENG – Ketua Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah, Aulia Hakim, mengkritik program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulteng di bawah Gubernur Anwar Hafid. Ia menilai program tersebut belum melibatkan seluruh unsur, termasuk sektor swasta, serta minim skema pemberdayaan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Aulia dalam keterangan tertulis yang diterima kabarsulteng.id, Selasa (21/4/2026), merespons pernyataan Gubernur Anwar Hafid terkait upaya menekan angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 10 persen dari total 3,7 juta penduduk Sulteng.
Aulia menilai, hingga kini Pemprov belum memiliki mekanisme kolaboratif yang jelas dalam menangani kemiskinan.
“Sampai saat ini Pemprov Sulteng belum memiliki skema pelibatan semua unsur, termasuk swasta, dalam pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menyarankan pemerintah daerah membentuk tim khusus percepatan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menyasar pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu berorientasi pada bantuan berisiko tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan.
“Sejak awal kami sudah menawarkan konsep pengentasan kemiskinan di Sulteng. Sebab, jika klaim Pak Gubernur yang kemudian selaras dengan program Astacita Prabowo Subianto, yang di mana terdapat Instruksi Presiden no 8 tahun 2025 tentang Pengentasan kemiskinan, maka seharusnya yang dilakukan adalah dengan menjalankan skema pemberdayaan rumah tangga miskin sehingga tidak terkesan sekadar seremoni apalagi hanya disuapi dengan bantuan sosial,” terangnya
Baca juga: Antisipasi Kekeringan 2026, Bupati Parimo Minta Bantuan Irigasi ke Kementan
Aulia juga menyoroti belum jelasnya sektor prioritas yang disasar pemerintah, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja sektor informal dan petani kecil.
Ia menilai, kelompok tersebut selama ini belum sepenuhnya terjangkau perlindungan sosial karena tidak memiliki kepastian kerja maupun akses terhadap sistem formal.
Selain itu, ketimpangan akses ekonomi dinilai menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diatasi.
“Adanya kesenjangan kelas sosial masyarakat yang tidak memiliki akses atau relasi vertika untuk menguasai ruang ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, menjadi persoalan penting untuk dijawab oleh Pak Gubernur,” tegasnya
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid sebelumnya menyatakan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu prioritas dalam program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data, masih terdapat sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni di Sulteng. (*/Rbt)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
