Menurut Anwar, persoalan kesiapan penyelenggaraan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sejak awal mengajukan diri sebagai tuan rumah, Pemprov Sulteng telah menyatakan kesanggupannya memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” ujar Anwar.
Pemprov Sulteng menilai keputusan tersebut bukan hanya mencabut status tuan rumah FORNAS 2027, tetapi juga berdampak pada berbagai persiapan yang telah dilakukan, mulai dari perencanaan kegiatan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga kesiapan sumber daya yang telah disusun untuk menyukseskan ajang olahraga masyarakat tingkat nasional itu.
Pemerintah daerah juga mempertanyakan alasan yang mendasari pembatalan tersebut. Sebab, hingga keputusan itu diterbitkan, tidak pernah ada komunikasi resmi maupun evaluasi bersama yang menjelaskan indikator ketidaksiapan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah.
Anwar menegaskan, keputusan strategis yang menyangkut nama baik daerah dan berbagai persiapan yang telah dilakukan semestinya ditempuh melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada daerah dalam mendukung penyelenggaraan agenda nasional.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
