PALU, KABAR SULTENG – Hujan deras yang mengguyur Kota Palu pada 3 Maret 2026 kembali menyingkap persoalan kronis di kawasan Watusampu dan Buluri.
Ruas jalan penghubung Palu-Donggala dipenuhi genangan air, lumpur, serta material pasir dan batu yang turun dari perbukitan sekitar.
Peristiwa di Watusampu–Buluri ini bukan kejadian pertama, dan tampaknya juga bukan yang terakhir. Pola berulang inilah yang membuatnya layak disebut sebagai masalah kronis dan pada saat yang sama memperlihatkan lemahnya tata kelola.
Setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, skenarionya nyaris sama. Air bercampur sedimen mengalir ke badan jalan. Pengendara sepeda motor harus memperlambat laju agar tidak tergelincir.
Mobil dan truk merayap di tengah pasir basah, sementara antrean kendaraan mengular. Jalur vital yang menopang mobilitas warga pesisir barat Palu menuju Donggala berubah menjadi titik rawan yang membahayakan keselamatan.
Upaya penanganan memang kerap dilakukan, seperti pengerahan alat berat untuk membersihkan material pascahujan. Ada pula imbauan penyemprotan jalan saat musim kemarau untuk mengurangi debu dari aktivitas pertambangan.
Namun langkah-langkah tersebut lebih mencerminkan respons sesaat ketimbang solusi menyeluruh. Begitu hujan deras datang lagi, masalah yang sama kembali muncul.
Padahal potensi peningkatan curah hujan bukan hal yang sepenuhnya tak terprediksi. Informasi prakiraan cuaca secara berkala dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, termasuk peringatan adanya peluang hujan dengan intensitas meningkat di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah pada akhir Februari hingga awal Maret. Artinya, risiko limpasan air dan sedimentasi semestinya dapat diantisipasi dengan mitigasi yang lebih terencana.
Baca Juga: Paripurna Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi, DPRD Palu Naikkan ke Tahap Pembahasan Lanjutan
Di titik inilah persoalan tata kelola menjadi sorotan. Masalah ini tidak berdiri sendiri sebagai dampak cuaca, melainkan berkaitan dengan bagaimana aktivitas pertambangan dikelola, bagaimana izin diterbitkan, serta seberapa konsisten pengawasan dijalankan.
Ketika lereng terbuka tanpa pengaman memadai dan sistem drainase tak dirancang untuk menahan limpasan bercampur material, hujan deras hanya menjadi pemicu dari persoalan yang telah lama terakumulasi.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan berkendara, tetapi keselamatan publik dan kelancaran aktivitas ekonomi. Jalur Palu–Donggala adalah akses penting bagi pekerja, pelajar, distribusi logistik, dan layanan dasar masyarakat.
Jika setiap musim hujan selalu disertai ancaman material di badan jalan, maka wajar bila publik mempertanyakan efektivitas kebijakan tata ruang dan pengawasan lingkungan.
Kronisnya persoalan di Watusampu–Buluri menuntut lebih dari sekadar pembersihan rutin. Ia memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan, kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta komitmen kebijakan yang menempatkan keselamatan warga di atas kepentingan jangka pendek.
Tanpa itu, setiap hujan deras hanya akan menjadi pengingat bahwa yang lemah bukan semata daya tahan infrastruktur, melainkan sistem tata kelola itu sendiri.(*/Rbt)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
