Selain itu, Zet memberi informasi soal bantuan sosial dari Dinas Sosial, seperti mesin jahit, tenda, dan katering. Kelompok penerima minimal terdiri dari tiga hingga lima orang dan anggotanya harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan lain seperti KUBE.
Untuk bantuan alat musik modern, kewenangan berada di Dinas Pariwisata dengan syarat lebih longgar, yakni bukan ASN, TNI, Polri, PPPK, pegawai BUMN, maupun pensiunan.
“Kalau sudah pernah dapat bantuan, tahun berikutnya tidak bisa lagi. Beri kesempatan warga lain untuk mengajukan,” tegasnya.
Beberapa warga memanfaatkan momen reses untuk menyampaikan keluhan. Petrus, warga setempat, mengeluhkan jalan rusak di Lorong Daeng Manesa dan kebocoran instalasi air bersih.
Ia juga menyoroti pengerjaan drainase yang belum tuntas di Jalan Tanjung Harapan, serta meminta pemerintah tegas terhadap kontraktor yang nakal.
Marten, warga lain, mempertanyakan kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 200 persen tanpa sosialisasi. Alfred dari Lasoani mengapresiasi perbaikan lampu jalan, namun mengeluhkan tarif retribusi sampah Rp35.000 per bulan dengan layanan yang tidak maksimal. Sementara itu, Martina mengeluhkan air bersih berlumpur dan tidak layak konsumsi.
Menanggapi keluhan warga, Zet Pakan memastikan sebagian jalan lingkungan sudah disurvei dan masuk perencanaan perbaikan.
Untuk masalah air bersih, ia menyebut adanya tumpang-tindih pelayanan antara PDAM Kota Palu dan PDAM Donggala, dan berharap ada solusi segera. Terkait PBB, ia menjelaskan kenaikan terjadi merata akibat validasi data tahun lalu.
