PALU, KABAR SULTENG – Anggota DPRD Palu, Ucu Susanto tampung masukan masyarakat di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada Jumat (18/7/2025) malam.
Penjaringan Aspirasi oleh anggota Legislatif DPRD Palu ini masuk dalam reses TW-II masa persidangan 2025.
Amatan KabarSulteng.id, reses yang berlangsung di Jl Kaombona/kampung nelayan, Kelurahan Talise, Kota Palu itu dia hadiri puluhan masyarakat.
Perwakilan OPD dari Pemkot Palu (Dinas Sosial, Dinas UMKM, dan Dinas PU) dan pihak kelurahan juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut
Anggota DPRD Kota Palu Ucu Susanto mengatakan, tujuan reses ini untuk menjaring Aspirasi masyarakat mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Apresiasi Semua Pihak Sukseskan Roadrace Seri 3 di Morowali
Warga sangat antusias menyampaikan masukan dan keluhan mereka terkait masalah lingkungan sosial hingga perekonomian masyarakat.
Mulai dari masalah drainase penyebab banjir yang memasuki rumah warga saat hujan deras, jalan lingkungan, UMKM, dan BPJS.
Sulfakar selaku Ketua RT 06/05 di kampung nelayan mewakili warga mengatakan sangat membutuhkan drainase karena pada saat hujan menyebabkan banjir sampai memasuki rumah warga
“Kami disini sangat membutuhkan jalan dan drainase karena disini hujan hujan banjir sampai masuk di rumah warga,” Ujarnya
Ketua Rt itu juga menyampaikan bahwa di lorong 1 membutuhkan jalan dan drainase
“Karena sejak saya disini dari 2005 belum sempat tersentuh jalan dan drainase di lorong 1,” ujarnya.
Sulfakar juga menambahkan bahwa mohon di perhatikan pelaku-pelaku usaha UMKM di pesisir pantai kampung nelayan
“Mohon di perhatikan pelaku UMKM khususnya warga kampung nelayan yang berada di pesisir pantai kampung nelayan,” tambahnya.
Baca Juga: DPRD Terima Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD Kota Palu 2025–2029
Senada dengan sulfakar, Arafat warga pindahan dari kelurahan duyu sejak 2019 di kampung nelayan mengatakan bahwa sangat mengharapkan pembangunan untuk lebih di perhatikan
“Dari saya 2019 berada di sini jalan ini yang sekarang di pasang tenda itu di aspalnya 2023 bukan kami mau protes tapi mencerita sedikit prestasi masyarakat disini, kami bayar sampah boleh di adu, tamu yang datang disini boleh di adu, waktu presiden datang kesini semua tentara itu disini pengamanan nya masa masa pemerintah kota palu tidak malu kalo jalanya tidak di aspal, ini drainase nya pak rt dgn drainase yang disni itu drainase nya tidak nyambung dengan saya, mesjid tidak punya drainase tidak punya jalan di aspal,” katanya
Ningsih juga menambahkan mengenai BPJS mandiri yang beberapa tahun sudah menunggaak
“Kami memohon menggantikan dengan menjadi BPJS bayar pemerintah begitu kami ke dinas sosial ternyata itu persyaratan nya harus mengikuti program rehab nah di progam rehab itu saya rasa sama saja karena memang kita betul mencicil tapi membayar juga ternyata saya pikir dengan menghapus semua begitu jadi tetap ada ternyata program rehab nya sementara sekarang kan kita ketahui bahwa ada program dari bapak gubernur kita bahwa kalo kita sakit misalnkan kita berobat di rumah sakit biar dia menunggak itukan Langsung di layani itu bagaimana itu kaitannya ini sementara kita masih di haruskan mengikuti program rehab dari dinas sosial terus itu ada program dari gubernur bahwa itu semua akan di layani biar kami menunggak,” jelasnya.
Lanjut nining mengenai UMKM usaha kuliner yang ada di pesisir pantai kampung nelayan untuk bisa mendapatkan bantuan
“Di sini kan ada beberapa usaha kuliner di pinggir pantai jadi bagaimana caranya mereka ini bisa mendapatkan bantuan UMKM bagaimana caranya biar mereka bisa mengikut bisa mendapatkan program UMKM apa saja yang perlu di siapkan apakah membentuk kelompok atau sendiri sendiri,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Palu Ucu Susanto mengungkapkan sebagai anggota DPRD baru belum mempunyai pokir di tahun ini dan meminta masyarakat warga untuk mencoba saja mengukur aspal dan drainase.
“Untuk aspal dan drainase itu di coba saja ukur jujur saya sebagai anggota DPRD baru pokir kita di tahun ini belum ada insyaallah di 2026 baru ada jadi saya pribadi belum bisa menjanjikan nanti insyaallah di 2026 tapi tidak apa-apa ini akan menjadi catatan nanti akan dimasukkan tapi pelaksanaan nya akan di 2026,” ujarnya.
Untuk BPJS Kesehatan, program gubernur sendiri untuk yang berobat dan sakit yang masuk rumah sakit Itu cuman menggunakan KTP tidak lagi menggunakan BPJS.
“Sebenernya sekarang kan program gubernur juga tidak pake BPJS cuma pake KTP,sekarang juga rumah sakit sudah di informasikan bahwa apabila ada pasien di terima dulu tidak langsung di persulit dulu di administrasi itu tidak pokonya di obati dulu dia nanti untuk administrasi nya di belakang nanti keluarga yang urus kemarin juga ada beberapa laporan dari dapil juga termasuk almahruma yang kemarin di ribetkan itu direktur nya langsung saya telfon jadi pokonya kalo di persulit di rumah sakit telfon saja saya,” jelansya.
Buat ibu ibu pelaku usaha bahwa pelaku usaha tidak boleh dari ASN suami istri kemudian usaha yang berjalan sudah enam bulan di dinas sosial juga kalo dinas sosial ini urusan nya sama DTKS
Ucu mengingatkan bahwa anggota DPR yang baru pokir untuk tahun ini belum ada insyaallah di 2926 baru ada tapi ini akan masuk di lembaran aspirasi akan saya masukan di program pokok pikiran. ***
