“Ini bukan hanya soal tambang ilegal. Saya minta Kapolda kirim Ditkrimsus untuk memantau Poboya, khususnya soal dari mana bahan bakarnya. Dugaan besarnya, semua yang terjadi di sana adalah aktivitas ilegal,” tegas Livand.
Komnas HAM Sulteng, kata dia, fokus mendorong hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan layak.
Oleh karena itu, pihak Komnas HAM Sulteng akan terus memantau kondisi di Poboya, termasuk tambang galian C dan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) lainnya di Kota Palu.
“Kami mendorong pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan dan penambang ilegal. Wali Kota juga telah menyampaikan komitmennya menjadikan Palu sebagai Kota Ramah HAM, salah satunya dengan membangun Tugu HAM,” tambahnya.
Livand juga meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk meneindak anggotanyajika terbukti terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Ia mengaku menyampaikan hal ini langsung atas nama lembaga.
“Kalau saya sudah beri pernyataan, berarti saya punya data. Saya sudah bertemu Kapolresta Palu dan dia tidak membantah data saya,” tegasnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
