Ketua DPRD Sulteng Hadiri Sarasehan Kebangsaan Bertajuk Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik

Ketua DPRD Sulteng Hadiri Sarasehan Kebangsaan Bertajuk Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik

KABAR SULTENG – Ketua DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), HM Arus Abdul Karim, menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”.

Acara ini digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5/2025).

Bacaan Lainnya

Sarasehan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menjadi wadah strategis dalam menyikapi perubahan geopolitik dunia dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar perumusan kebijakan nasional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa perubahan geopolitik global bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang yang harus dimanfaatkan dengan bijak.

Ia menegaskan pentingnya ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam menyusun strategi kebijakan Indonesia di tengah kompleksitas dunia.

Baca Juga: Sidang Paripurna DPRD Sulteng Bahas Rancangan Awal RPJMD Sulteng 2025–2029

“Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, isu perubahan iklim, transformasi digital, serta hubungan antarnegara yang semakin rumit,” ujar Ahmad Muzani.

Menurutnya, dinamika global tersebut menuntut Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan kreatif.

Keunggulan Indonesia, katanya, terletak pada keragaman suku, budaya, dan bahasa yang berpadu dalam bingkai kebhinekaan dengan dasar ideologi Pancasila.

“Tanpa Pancasila, Indonesia bukan hanya kehilangan masa lalu, tetapi juga masa depan,” tegas Sekjen Partai Gerindra itu.

Ia menambahkan bahwa Pancasila menjadi fondasi dalam penyusunan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu tercermin dalam program-program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, kesejahteraan petani, buruh, dan nelayan, yang sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam laporannya mengatakan, sarasehan ini dirancang sebagai ruang dialog lintas sektor untuk memperkokoh nilai kebangsaan di tengah tantangan geopolitik.

“Forum ini penting sebagai ruang komunikasi antar pimpinan lembaga dan daerah dalam memperkuat ideologi bangsa,” ungkap Yudian.

Ia menekankan bahwa BPIP bertugas memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sarasehan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, serta para kepala daerah se-Indonesia, termasuk gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati, dan wali kota. (**)

Pos terkait