Rekanannya satu orang berinisial F. Saat pekerjaan rehab pertama pada 2023 menggunakan perusahaan (CV Diash Diraya Plans) yang beralamat di Morowali. Kemudian rehab lanjutan 2024 menggunakan perusahaan (CV Bersaudara Jaya) dari Kota Palu. Kedua perusahaan itu disebut-sebut perusahaan sewaan.
Sedangkan konsultan pengawas juga keluarga dekat sang bupati, baik saat rehab 2023 maupun 2024.
“Itu informasi yang berkembang di Morowali saat ini. Kalau penegak hukum turun, pasti akan ketahuan juga. Siapa rekanannya dan siapa konsultan pengawasnya. Saya yakin akan ketahuan kalau ini sudah di meja polisi atau jaksa,” kata sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Terkait pekerjaan rehab kantor bupati tersebut, Iksan Baharuddin Abdul Rauf selaku Bupati Morowali periode 2025 -2030 saat ini, disebutkan telah berkirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah di Palu.
Iksan meminta BPK turun melakukan audit terhadap pekerjaan rehab kantor bupati yang “beraroma” KKN tersebut. Tujuan audit supaya ada kejelasan masalahnya.
“Tahu tidak. Bupati Iksan informasinya sudah meminta BPK untuk turun melakukan audit. Kalau audit BPK akan menyasar masalah keuangan terkait kualitas pekerjaan,” kata sumber itu.***
Ikuti update berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Official kabarsulteng.id, klik di sini
