PARIMO, KABAR SULTENG – Seratusan warga Kecamatan Ampibabo mendatangi kantor Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (7/5/2026). Mereka datang membawa tuntutan untuk melegalkan tambang emas rakyat alias PETI.
Selama ini, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut, salah satunya di Desa Tombi, menjadi urat nadi ekonomi warga.
Namun, status ilegal membuat mereka bekerja dalam kecemasan. Dalam aktivitasnya, warga penambang kerap dihantui razia aparat.
“Masyarakat tidak ingin konflik berkepanjangan,” kata Mahamuddin, koordinator aksi, dalam orasinya.
Baca Juga: Berantas PETI dan Narkoba, Kapolres Parimo Butuh Kolaborasi Pemerintah Hingga Masyarakat
Mahamuddin menuding pemerintah lamban. Katanya, ketidakpastian hukum hanya akan menyengsarakan rakyat yang bergantung pada hasil bumi.
“Kami butuh perlindungan hukum agar bisa bekerja dengan aman,” ujarnya.
Massa mendesak pemerintah daerah tidak menutup mata. Mereka menuntut status tambang tradisional segera diubah dari ilegal menjadi legal.
Tanpa izin resmi, aktivitas mereka tetap dianggap kriminal meski tujuannya demi sesuap nasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parimo, Zulfinasran Ahmad, menemui massa yang berkerumun di depan kantornya.
Ia menyatakan pemerintah paham bahwa tambang adalah tumpuan hidup warga. Namun, urusan legalitas bukan perkara membalik telapak tangan.
“Legalisasi tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ada aspek tata ruang, lingkungan, dan dampak sosial yang harus dihitung,” kata Zulfinasran.
Dia bilang, risiko kerusakan lingkungan dan kesesuaian wilayah pertambangan sebagai ganjalan utama. Ia meminta warga bersabar menunggu kajian teknis.
“Pemerintah akan berkoordinasi dengan provinsi dan instansi terkait untuk mencari solusi di Tombi dan Buranga,” tambahnya.
Meski menjanjikan koordinasi, Pemkab Parimo tetap meminta warga menjaga kondusivitas. (**)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
