PALU, KABAR SULTENG – Proyek pengendali banjir dan tsunami senilai Rp150 miliar di Kota Palu, yang sempat mendapat sorotan karena keterlambatan, kini memasuki babak baru.
Proyek yang dikerjakan PT SMS di beberapa titik sungai di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata sudah dilakukan addendum kontrak. Addendum diberikan BWS Sulawesi III kepada PT SMS sejak September lalu.
Waktu pengerjaan proyek ini telah diperpanjang hingga Agustus 2025. Sedangkan angggarannya ditambah 10 persen atau Rp15 miliar, dari nilai kontrak. Kontrak awalnya Agustus 2023 hingga Desember 2024.
Addendum proyek ini sebelumnya sudah dikhawatirkan beberapa pihak, termasuk warga Palu. Karena progres pekerjaan di lapangan terlambat, dimana deviasi progresnya hingga mencapai 23 persen.
Bahkan pemberian addendum sudah mendapat warning dari pelaku jasa konstruksi, Erwin Bulukumba. Ia bahkan menduga perusahaan itu kurang profesional, karena lokasi pekerjaan berada di tengah kota. Ditambah lagi dengan kualifikasi perusahaan, yang memungkinkan untuk bekerja sesuai progres.
Selain Erwin, mantan anggota DPD RI, Lukky Semen, juga pernah memberi perhatian terhadap keterlambatan pekerjaan ini yang deviasinya hingga dua digit.
Terkait addendum pekerjaan PT SMS, Harry Matong selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek menjelaskan, permintaan addendum dari PT SMS sudah masuk ke pihaknya sejak April 2024. Tapi nanti disetujui di September.
“Mereka masukan. Diteliti dan kami rapatkan dulu, sebelum disetujui,” kata Harry kepada wartawan di lokasi pekerjaan PT SMS di tepi Sungai Palu beberapa hari lalu (8/10/2024).
Alasan pemberian addendum yang disampaikan Harry, semata-mata karena kendala teknis yaitu proses pemasangan CCSP (balok beton) dengan menggunakan sistem pancang. Dia tidak menyebutkan kalau ada kendala lainnya.
Baca juga: Dikerjakan PT SMS, BWSS III Akui Keterlambatan Proyek Pengendali Sungai Palu Rp150 Miliar
Di lokasi proyek di Sungai Palu, kata dia, terutama ke arah bagian hilir, banyak ditemukan sisa-sisa material beton, batu, bronjong dan lainnya saat proses pemancangan untuk memasang CCSP.
“Proses pemancangan yang awalnya tidak menghadapi masalah, menjadi terhambat di bagian hilir sungai karena ditemukan material batu, beton, dan kawat di bawah permukaan. Hal ini memaksa kontraktor untuk menerapkan metode baru yang memerlukan biaya tambahan, yaitu pre-boring atau pengeboran,” ujar PPK proyek BWSS III ini.
Untuk kendala order material berupa batu split yang terlambat dilakukan PT SMS, sama sekali tidak disinggung Harry. Padahal sebelumnya PT SMS mengakui itu. Padahal keterlambatan order batu split terjadi hingga berbulan-bulan, yang juga ikut memengaruhi faktor keterlambatan pekerjaan PT SMS.
Apakah PT SMS profesional? Menurut Harry kinerja perusahaan ini masih oke. Perusahaan masih sanggup memenuhi permintaan pihaknya dalam rangka percepatan. Termasuk penambahan alat pancang yang dimintakan 1 unit, namun yang dipenuhi 2 unit.
“Sebelumnya saya tidak pernah menangani pekerjaan PT SMS? Baru kali ini. Apakah pekerjaan Sabo Dam di Bangga, Sigi, yang dikerjakan PT SMS terlambat juga ya? Tapi kalau pekerjaan ini masih okelah,” kata sang PPK.
Selain kendala teknis, Harry juga menyampaikan addendum proyek juga menyesuaikan dengan permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. Pemkot ingin menjadikan area di sekitar Sungai Palu sebagai kawasan wisata baru. Makanya ada penambahan pekerjaan lanskap yang mengarah ke Teluk Palu diberikan kepada PT SMS.
Ditanya sudah berapa persen progres pekerjaan hingga awal Oktober, Harry menyebutkan sudah 47 persen. Progres itu sudah tidak bisa dihitung lagi dengan kontrak awal, karena sudah ada addendum.
“Sudah mencapai 47 persen, yang merupakan hasil gabungan antara pekerjaan awal dan pekerjaan tambahan pasca-addendum,” ujarnya didampingi beberapa staf dan personel PT SMS.
Ia kembali menegaskan, pemberian addendum kalau dilihat dari kendala di lapangan, wajar adanya. Kendala yang dihadapi sebelumnya tidak pernah diperkirakan.
Apalagi proyek ini direncanakan dalam waktu yang mendesak, karena tenggat waktu dari pinjaman JICA yang berakhir pada 2026. Sehingga, perencanaan hanya dilakukan dalam kurun waktu satu setengah tahun.
“Kami memastikan, semua upaya akan terus dilakukan agar proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu,” janji Harry.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini