PARIMO, KABAR SULTENG – Puluhan warga Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pengambilan material pasir dan batu (sirtu) atau galian C di badan sungai desa setempat, Jumat (4/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membakar sebuah tenda yang berada di lokasi pengambilan sirtu. Tenda itu diduga merupakan fasilitas milik penambang yang digunakan sebagai tempat berteduh sekaligus lokasi pencatatan jumlah kendaraan yang mengangkut material dari sungai.
Kepala Desa Baliara, Fadli Badja, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengaku mengetahui kejadian setelah tenda yang berada di lokasi pengambilan sirtu dibakar massa.
Baca juga: BPBD Parimo Catat 16 Bencana Sepanjang Agustus 2026
Menurut Fadli, aksi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat terhadap aktivitas galian C yang selama ini mendapat penolakan warga. Ia mengatakan, masyarakat juga kecewa karena sejumlah aduan terkait aktivitas tersebut dinilai belum mendapat respons dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
“Dari dulu warga menolak galian C di sungai itu, tapi penolakan itu seperti tidak direspon pemerintah,” kata Fadli, bersama Ketua BPD Baliara, Tasik Borahima.
Fadli menyebut penolakan terhadap aktivitas pengambilan sirtu telah beberapa kali dilakukan. Namun, menurut dia, aktivitas tersebut tetap berlangsung.
Ia juga mengungkapkan adanya persoalan terkait izin aktivitas galian C tersebut. Fadli mengatakan, saat aksi penolakan pada 2025, pihak penambang menyampaikan bahwa mereka telah mengantongi izin produksi galian C.
Pernyataan itu, kata Fadli, menjadi pertanyaan bagi pemerintah desa. Sebab, selama menjabat sebagai kepala desa, ia mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau persetujuan untuk aktivitas pengambilan sirtu di lokasi tersebut.
“Yang saya heran, saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, dan masyarakat juga tidak setuju, tapi kenapa ada penerbitan izin dari pemerintah provinsi,” ungkap Fadli.
Dia menjelaskan, pemerintah desa tidak memberikan rekomendasi karena adanya penolakan dari masyarakat terhadap aktivitas pengambilan material di badan sungai.
Dokumentasi Kabarsulteng.id pada Kamis (3/9/2026) menunjukkan satu unit alat berat jenis loader didukung sejumlah dump truck melakukan aktivitas produksi material di aliran Sungai Baliara.
Sungai Baliara diketahui menjadi salah satu lokasi pengerukan sirtu yang dilakukan oleh CV Bintang Baru Nusantara (CV BBN).
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng sebelumnya telah menerbitkan surat penghentian sementara bernomor 500.10.26.5/9/MINERBA pada 26 Juni 2026. Surat tersebut ditujukan kepada 10 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Parimo, termasuk CV BBN.
Sanksi administratif ini ditetapkan berlaku selama 60 hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu peringatan tertulis.
Baca juga: 9.100 Titik Panas Terdeteksi di Sulteng, 13 KPH Dikerahkan Cegah Karhutla
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai legalitas aktivitas galian C tersebut serta alasan tetap beroperasinya kegiatan pengambilan sirtu di Sungai Desa Baliara.
Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) Dinas ESDM Provinsi Sulteng, Sultanisah, belum memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan mengenai status sanksi yang dijatuhkan terhadap CV BBN.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
