PARIMO, KABAR SULTENG – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, terusik dengan meluasnya isu jual beli jabatan di lingkaran kekuasaannya saat ini. Kegusaran itu Ia sampaikan dalam pelantikan 139 pejabat, di Parigi, Sabtu (2/5/2026).
Sebanyak 12 pejabat administrator, 26 pejabat fungsional, dan 101 kepala sekolah (Kepsek) dilantik dalam agenda tersebut.
Suasana yang semestinya formal berubah tegang setelah Erwin bereaksi mengeluarkan ‘unek-uneknya’ terkait riak yang menyebut ada orang meminta imbalan untuk urus jabatan.
Oknum itu ditengarai melobi calon Kepsek dengan mencatut nama bupati dan wakil bupati.
Baca Juga: Sidak RSUD Anuntaloko, Wabup Parimo Temukan Pasien Ditempatkan di Ruang yang Toiletnya Rusak
“Ada oknum menjual kedekatan dengan kami untuk menjanjikan jabatan atau pekerjaan, dengan meminta uang pelicin,” kata Erwin.
Dia menegaskan, isu itu membuatnya terganggu. Terlebih, praktik tersebut dikaitkan dengan jabatan Kepsek. Menurutnya, tudingan adanya transaksi hingga puluhan juta rupiah tidak masuk akal.
“Kepsek itu bukan jabatan struktural, tapi hanya tugas tambahan. Tunjangannya kalau tidak salah sekitar Rp250 ribu per bulan. Masa harus bayar sampai Rp50-70 juta?” ujarnya.
Erwin marah. Ia menyebut praktik semacam itu mencederai sistem pemerintahan. “Patut diduga bahwa motif ekonomi menjadi pemicu, terutama terkait program pendidikan seperti dana hibah dan revitalisasi sekolah,” duga Erwin.
Dugaan itu muncul setelah ia melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah. Dalam kunjungan itu, Erwin menemukan Kepsek yang meminta tidak dipindahkan karena adanya program revitalisasi.
“Jangan-jangan tujuannya mengejar proyek revitalisasi. Ini yang harus diwaspadai,” ucapnya.
Pemerintah daerah, kata Erwin, tidak akan tinggal diam. Jajarannya sedang memburu kebenaran di balik kabar miring itu. Inspektorat Daerah telah melakukan investigasi menyeluruh, terutama terhadap Kepsek yang telah dilantik sebelumnya maupun yang baru dilantik saat ini.
“Kalau terbukti ada praktik seperti itu, kami berhentikan. Ini pelanggaran serius,” tegasnya.
Erwin menegaskan, jabatan di lingkup Pemda ditentukan oleh kinerja, bukan kedekatan atau transaksi. Bukan pula karena siapa kenal siapa.
“Kalau kinerja baik, tidak akan dipindahkan. Kalau pun pindah, itu promosi,” ucapnya.
Ia mengingatkan, dugaan praktik mahar jabatan berisiko merusak sistem pemerintahan dan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.
“Kalau orang keluar uang besar untuk jabatan, pasti ingin balik modal, bahkan cari untung. Ini berbahaya,” ujar Erwin.
Di luar polemik itu, ia juga menyoroti persoalan mendasar sektor pendidikan di Parimo. Akses pendidikan di wilayah terpencil masih menjadi masalah. Sejumlah siswa, kata dia, harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah.
“Kalau banjir, mereka tidak bisa sekolah. Orang tua khawatir setiap hujan turun,” katanya. (**)
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
