PALU, KABAR SULTENG – Zulfakar Nasir ikut menanggapi isu pergantian pimpinan DPRD Sulteng dari Fraksi Partai Demokrat, dari Syarifudin Hafid kepada Hidayat Pakamundi.
Eks kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) itu menyarankan surat kesepakatan antara Syarifudin Hafid dan Hidayat Pakamundi dibuka secara internal.
Langkah itu dinilainya penting untuk memperjelas polemik isu pergantian Wakil Ketua II DPRD Sulteng Syarifudin Hafid, yang kini mencuat.
Baca juga: Rumor Pergantian Wakil Ketua II DPRD Sulteng Mencuat: Syarifudin Hafid Digantikan Hidayat Pakamundi?
“Sebaiknya surat kesepakatan atau perjanjian yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2026 tersebut dibuka secara internal. Supaya kader tahu persis duduk persoalannya. Ini demi Partai Demokrat Sulteng ke depan,” ujar Zulfakar saat dihubungi di Palu, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, jika surat tersebut hanya diketahui segelintir orang, kader lainnya akan menafsirkan persoalan itu berdasarkan pemahaman masing-masing. Kondisi tersebut justru berpotensi memicu polemik di internal partai.
Zulfakar mengingatkan, Syarifudin maupun Hidayat sama-sama memiliki basis dukungan yang besar. Syarifudin memiliki basis di Morowali dan Morowali Utara, sedangkan Hidayat memiliki konstituen di Kota Palu.
“Karena Syarifudin maupun Hidayat sama-sama memiliki konstituen yang besar. Satu basisnya di Morowali-Morowali Utara, satu lagi di Kota Palu. Demokrat harus menjaga ini. Makanya saran saya, ada transparansi,” kata anggota DPRD Sulteng periode 2014–2019 tersebut.
Baca juga: Demokrat Buka Suara Soal Isu Pergantian Syarifudin Hafid dari Pimpinan DPRD Sulteng
Ia meminta kedua pihak bersedia membuka surat kesepakatan itu kepada kader agar persoalannya bisa dinilai secara terbuka dan dicarikan jalan keluar.
“Syarifudin dan Hidayat harus legowo membuka surat tersebut secara internal kepada kader. Dengan begitu, yang lain bisa menilai atau memberi saran jalan keluar. Apakah suratnya benar dibuat di hadapan DPP Partai Demokrat di Jakarta, atau hanya kesepakatan mereka berdua saja? Supaya clear,” tambahnya.
Zulfakar menegaskan, dirinya tidak berpihak kepada Syarifudin maupun Hidayat. Ia menyebut kedua tokoh tersebut sebagai koleganya saat masih sama-sama bergabung di Partai Demokrat. Menurutnya, keduanya juga merupakan aset bagi Demokrat Sulteng.
Karena itu, ia tidak ingin hubungan keduanya memburuk hanya karena persoalan pergantian pimpinan DPRD tersebut.
“Ini hanya persoalan etika dan moril. Teman-teman di Demokrat harus mendukung mereka berdua (Syarifudin dan Hidayat) tanpa memihak satu sama lain. Alasannya, demi Demokrat Sulteng ke depan,” tandasnya.
Sebelumnya, isu pergantian Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, mencuat ke publik setelah informasi mengenai kesepakatan tertulis antara dirinya dan Hidayat Pakamundi beredar.
Kesepakatan itu disebut dibuat di DPP Partai Demokrat di Jakarta pada 2024. Dalam informasi yang beredar, surat tersebut memuat ketentuan bahwa masa jabatan Syarifudin sebagai Wakil Ketua II DPRD Sulteng berakhir pada 28 Oktober 2026.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
