PARIMO, KABAR SULTENG – Ketidakhadiran Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2025 Triwulan III menjadi sorotan anggota dewan, Senin (26/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Parimo, Lewis.
Anggota DPRD Parimo, Husen Marjengi, menyinggung ketidakhadiran kepala daerah saat menyampaikan penghormatan kepada peserta sidang.
“Yang saya hormati pimpinan DPRD, Bupati Parimo yang diwakili. Hanya diwakili terus,” ujar Husen dalam forum paripurna.
Baca Juga: Waket DPRD Sulteng Soroti Kecelakaan Tambang Poboya, Desak Penegakan Hukum Tegas
Selain menyoroti kehadiran kepala daerah, Husen juga menekankan pentingnya dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap kerja Pansus DPRD, khususnya dalam penyediaan dokumen yang dibutuhkan.
“LHP hari ini sudah harus ada di tangan teman-teman anggota Pansus, termasuk dokumen pendukung,” katanya.
Ia menilai, LHP BPK memuat sejumlah rekomendasi penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
“Jangan dianggap remeh. Di dalam LHP ini banyak rekomendasi yang menjadi warning terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Baca Juga: Tak Kuorum, Ketua DPRD Parimo Kritik Disiplin Anggota dalam Paripurna
Husen juga meminta pimpinan dan anggota Pansus bersikap tegas apabila terdapat OPD yang tidak kooperatif dalam mendukung proses pembahasan.
“Kalau OPD tidak serius, pimpinan dan anggota Pansus harus merekomendasikan sikap atas ketidakseriusan itu,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada waktu yang sama Bupati Parimo menghadiri kegiatan pelantikan pengurus organisasi Dunia Melayu Islam di Palu.
DPRD Parimo menilai kehadiran kepala daerah dalam agenda strategis, seperti pembentukan Pansus, memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi serta memastikan kelancaran proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. ***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
