PARIMO, KABAR SULTENG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Husen Marjengi, menyoroti pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Husen dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Senin (12/1/2026), menanggapi catatan Gubernur Sulawesi Tengah terkait evaluasi APBD Parimo.
“Kalau komunikasi tidak jalan, yang dirugikan masyarakat. Program pelayanan publik ikut tertunda,” ujar Husen.
Ia menilai, lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembahasan dan pelaksanaan APBD kerap mengalami keterlambatan.
Baca Juga: DPRD Parimo Dorong Putra Daerah Dapat Kesempatan Lebih Besar Masuk Akpol dan Akmil
Menurutnya, harmonisasi antara kedua lembaga tidak sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan agar program pembangunan dapat dijalankan tepat waktu dan sesuai target.
“Jangan saling menyalahkan. Fokusnya bagaimana anggaran bisa cepat dibahas dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Husen juga mengingatkan agar perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD tidak disampaikan secara kontradiktif ke publik, karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kita ini satu tim. Kalau pesan yang keluar berbeda-beda, publik bingung dan kepercayaan turun,” ujarnya.
Selain isu APBD, Husen turut menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menyinggung masalah pengelolaan sampah di wilayah Kampal dan sekitarnya yang dinilai mengganggu kenyamanan warga.
“Pembakaran sampah di dekat permukiman ini sudah sangat mengganggu. Harus ada solusi yang jelas, termasuk soal TPA dan anggarannya,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan distribusi air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung pada kesehatan.
“Air bersih ini kebutuhan dasar. Kalau kualitasnya bermasalah, risikonya besar,” tegasnya.
DPRD Parimo berharap penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif dapat mempercepat proses penetapan APBD serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. ***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
