PALU, KABAR SULTENG – Koaksi Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah mengungkap sejumlah temuan penting terkait proses transisi energi di Sulteng.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah paham bahwa batu bara menimbulkan dampak atas kesehatan dan lingkungan yang serius serta tidak berkelanjutan baik secara ekologis maupun ekonomi,” ungkap Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono, dalam sebuah kegiatan yang diprakarsai Koaksi Indonesia di Palu, Kamis (27/11/2025).
Temuan ini, sambung Agung, setelah pihaknya melakukan analisis di beberapa provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Adapun Sulteng, sesuai penilaian Yayasan Indonesia Cerah beroleh 138 dari total skor 240.
“Kajian ini menampilkan jika Pemprov Sulteng menyadari pentingnya sebuah transisi energi di masa depan. Tetapi masalahnya, transisi energi ini mendapat tantangan lantaran masih adanya pemanfaatan batu bara sebab dianggap lebih murah dan mudah diakses,” imbuhnya.
Perlu diketahui, baik Koaksi Indonesia maupun Yayasan Indonesia Cerah merupakan organisasi nirlaba dengan jaringan lokal, nasional, hingga internasional.
Koaksi berperan sebagai simpul jejaring dan simpul pembelajaran untuk solusi dan aksi inovatif yang berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusantara. Sementara CERAH memiliki segudang pengalaman pada program transisi energi dan iklim melalui komunikasi strategis, kampanye, dan penelitian untuk memajukan narasi dan kebijakan publik yang adil.
Pada kesempatan yang sama, Yayasan Indonesia Cerah juga melaporkan jika sebenarnya Pemprov Sulteng telah mengembangkan sejumlah pembangkit listrik kategori energi baru terbarukan (EBT) seperti air, biomassa, dan surya.
Selain itu, Pemprov Sulteng juga sudah menjalankan program pemasangan meteran listrik subsidi untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat. Adapun di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik, Pemprov Sulteng memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (PLTSHE).
Kendati sudah berupaya merealisasikan program transisi energi, tetapi ada kendala untuk keberlanjutannya.
“Sebagai contoh, setelah diserahkan ke masyarakat, tanggung jawab pemeliharaan LTSHE tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, kapasitas teknis dan anggaran masyarakat untuk merawatnya sangat terbatas. Kondisi ini berujung pada kerusakan dini fasilitas tersebut, yang turut menghambat pencapaian target elektrifikasi dan transisi energi yang inklusif,” terang Agung.
Selain itu, lanjut Agung, tantangan transisi energi di Sulteng kian besar karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak sejalan. Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) 112/2022 yang masih mengizinkan pemanfaatan PLTU khusus bagi industri (captive).
Akibatnya, 12 unit PLTU captive berkapasitas lima gigawatt (GW) di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) masih mendominasi sistem energi Sulteng.
Imbas lainnya, bauran EBT di Sulteng hanya mencapai 9,83%, turun dari 10,4% pada 2024, dan bahkan jauh di bawah target 30,51% pada 2025 dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2019-2050. Padahal tanpa memasukkan PLTU captive, bauran energi di Sulteng telah mencapai sekitar 40%.
“Operasional PLTU industri ini membuat Sulawesi Tengah mengalami kenaikan emisi gas rumah kaca hingga 47.091 gigagram setara karbon dioksida (GgCO₂eq) pada 2023, dan 94% di antaranya berasal dari sektor energi. Pemerintah daerah mengakui pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan IMIP, namun kewenangan mereka terbatas hanya pada pemantauan dan inventarisasi emisi karena izin pengelolaan industri berada di tangan pemerintah pusat,” jelasnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
