MOROWALI, KABAR SULTENG – Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abd Rauf, memimpin Rapat Mediasi antara masyarakat lingkar tambang dan PT Vale Indonesia di Ruang Rapat Kantor Bupati Morowali, Rabu (26/11/2025).
Pertemuan ini digelar sebagai respons atas dinamika yang terjadi di Kecamatan Bungku Timur sekaligus untuk mencari solusi bersama terkait hubungan antara perusahaan dan masyarakat di wilayah operasi tambang.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakapolres Morowali Kompol Awaluddin Rahman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Asep Haerudin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nukrah, Kabag Hukum Bahdin Baid, Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Camat Bungku Timur Arsan, para kepala desa, pimpinan PT Vale Indonesia, serta perwakilan masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Iksan menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini berulang.
Ia menilai sejumlah isu sebenarnya dapat diselesaikan apabila perencanaan dan koordinasi dilakukan secara sinkron dan serius.
Bupati juga menyoroti ketidaksinkronan pembangunan oleh PT Vale Indonesia, terutama program CSR yang dinilai belum terkoordinasi dengan baik.
Baca juga: Kampanye 16 HAKTP di Palu, Perempuan Mahardhika Gugat Kekerasan Berulang dan Pembiaran Ketidakadilan
Ia menegaskan pemerintah daerah harus mengetahui seluruh program CSR agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang Morowali.
“Sinkronkan dengan kebutuhan masyarakat dan rencana Pemda. Jangan ada program berjalan sendiri tanpa koordinasi,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Iksan menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia meminta perusahaan memastikan kesempatan kerja yang layak bagi warga lingkar tambang, termasuk untuk tenaga dasar dan operator lapangan.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menilai perlunya pembenahan fungsi eksternal PT Vale Indonesia dalam membangun hubungan sosial dengan masyarakat.
Ia berharap aksi massa pada 13 Oktober lalu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola komunikasi perusahaan.
“Masyarakat harus tumbuh, perusahaan harus tumbuh, dan pemerintah hadir sebagai penengah. Tugas kami mengawal agar keduanya berkembang,” ujarnya.
Menutup rapat, Bupati meminta seluruh pihak menuntaskan daftar tuntutan masyarakat secara objektif dan terukur, meliputi program CSR, pemberdayaan, lapangan kerja, hingga komitmen kontraktor.
Rapat berlangsung kondusif dengan kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
