PALU, KABAR SULTENG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu 2024-2029 menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Petani Garam Teluk Palu bertempat di Aula Kantor Kelurahan Talise, Kamis (16/10/2025).
Difasilitasi Sekretariat DPRD Palu dan Pemerintah Kelurahan Talise, kegiatan menghadirkan Arif Miladi (Golkar) selaku Ketua Bapemperda DPRD Palu bersama sejumlah anggota lintas fraksi yakni Alfian Chaniago dan Sultan Amin Badawi (Gerindra), Andris (PKB), Muslimun (NasDem), Andika Riansa Mustaqim (Perindo), dan Lewi Alik (PSI).
Agenda juga dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Kota Palu, tenaga ahli Bapemperda DPRD Palu, serta lebih dari 50 warga Talise.
Arif Miladi menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi publik ini merupakan inisiatif DPRD Kota Palu untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan sebuah regulasi.
Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Bersama Kementerian ESDM Jalin Kolaborasi Atasi PETI di Sulteng
“Konsultasi publik ini sebagai wujud transparansi DPRD Kota Palu kepada publik. Karena ini berkaitan dengan persoalan petani garam Palu, maka sudah seharusnya para petani dilibatkan. Termasuk memberi masukan atas ranperda ini,” tutur Arif kepada kabarsulteng.id, Kamis (16/10/25).
Arif juga menambahkan usulan-usulan dari para petani garam yang beraktivitas di Teluk Palu, akan dikaji kembali sehingga dapat terakomodir di dalam ranperda tersebut.
“Nantinya DPRD Palu akan membentuk pansus terkait ranperda ini sebelum ditetapkan menjadi perda,” terangnya.***
Simak update berita menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official klik di sini
